Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan pembentukan pos menteri baru yang secara khusus mengawasi urusan intelijen, menurut seorang pejabat senior pada Selasa. Langkah ini diambil untuk memperkuat kemampuan negara dalam memusatkan dan mengelola informasi di tengah situasi keamanan yang semakin kompleks.
Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara disebut-sebut akan merangkap sebagai menteri baru tersebut. Selama ini, Kihara sudah menjadi sosok yang menangani pertanyaan terkait aktivitas intelijen di parlemen.
Rencana ini muncul seiring upaya pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk membentuk National Intelligence Secretariat baru secepatnya pada Juli. Lembaga ini akan dibangun dengan meningkatkan status Cabinet Intelligence and Research Office yang sudah ada, menurut sumber yang mengetahui proyek tersebut.
Peningkatan struktur intelijen ini merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Japan Innovation Party saat membentuk koalisi—kesepakatan yang turut membuka jalan bagi Takaichi menjadi perdana menteri pada akhir Oktober lalu.
Dalam konferensi pers reguler pada Selasa, Kihara mengatakan bahwa memperkuat kemampuan intelijen Jepang dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian dan menganalisisnya secara terpusat akan membantu pemerintah mendapatkan “informasi berkualitas tinggi secara tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang tepat.”
Berdasarkan kesepakatan LDP dan JIP, lembaga intelijen baru ini nantinya akan memiliki peringkat setara dengan National Security Secretariat, yang selama ini mengoordinasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan terkait keamanan nasional.
Namun, di tengah dorongan pemerintah untuk mengajukan legislasi penguatan intelijen, muncul kekhawatiran bahwa peningkatan aktivitas intelijen dapat berujung pada pengawasan berlebihan terhadap warga negara.
Sc : KN
