Kampanye resmi pemilu DPR Jepang (House of Representatives) dimulai serentak di seluruh Jepang pada hari Selasa, menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada 8 Februari. Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya meraih mandat baru untuk melanjutkan kebijakan ekonomi dan keamanannya bersama koalisi baru yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP).
Selama masa kampanye 12 hari, sebanyak 1.285 kandidat bersaing memperebutkan 465 kursi DPR dalam pemilu nasional pertama sejak Takaichi menjabat pada 21 Oktober. Pemilu ini juga menjadi yang pertama sejak LDP mengakhiri koalisi 26 tahunnya dengan Partai Komeito dan membentuk koalisi baru bersama Partai Inovasi Jepang (JIP).
Blok pemerintahan yang dipimpin LDP menargetkan peningkatan dari mayoritas sebelumnya, yakni 233 kursi sebelum DPR dibubarkan pada Jumat lalu. Takaichi berharap dapat memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya dengan membingkai pemilu ini sebagai ajang bagi rakyat untuk memilih langsung perdana menteri.
Awal bulan ini, Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito secara cepat membentuk aliansi baru bernama Centrist Reform Alliance, yang kini menjadi kekuatan oposisi utama untuk menantang blok konservatif yang dipimpin perdana menteri perempuan pertama Jepang tersebut.
Sebelum pembubaran parlemen, LDP menguasai 199 kursi dan JIP 34 kursi, sementara Centrist Reform Alliance memiliki 172 kursi di DPR.
Isu penangguhan atau penghapusan pajak konsumsi atas makanan menjadi salah satu tema utama kampanye, karena inflasi yang berkepanjangan terus menekan rumah tangga. Perdebatan mengenai sumber pendanaan alternatif dan waktu penerapan kebijakan ini juga mencuat, di tengah kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Jepang.
Tema penting lainnya meliputi komitmen Takaichi terhadap kebijakan fiskal yang disebutnya “bertanggung jawab namun agresif”, diplomasi Jepang dengan China dan Amerika Serikat, serta perdebatan mengenai kemungkinan penerapan sistem nama keluarga terpisah bagi pasangan menikah.
Sebanyak 313 perempuan mencalonkan diri dalam pemilu ini, angka tertinggi kedua sepanjang sejarah. Namun, isu-isu terkait gender seperti pernikahan sesama jenis cenderung tersisih oleh perdebatan soal pemotongan pajak dan kebijakan terkait warga asing.
Meski tingkat dukungan terhadap pemerintah relatif tinggi, posisi pemerintahan Takaichi dinilai rapuh karena koalisi LDP–JIP masih berstatus minoritas di Majelis Tinggi, sehingga sering bergantung pada partai oposisi untuk meloloskan undang-undang.
Dengan mayoritas DPR yang sangat tipis dan bergantung pada dukungan anggota independen, Takaichi menegaskan dalam pidato kampanye pertamanya di Akihabara, Tokyo, bahwa koalisi pemerintah harus mengamankan mayoritas yang lebih nyaman. Ia bahkan kembali menyatakan akan mundur sebagai perdana menteri jika gagal mempertahankan kendali DPR.
Sementara itu, pimpinan Centrist Reform Alliance, Yoshihiko Noda, menyoroti janji partainya untuk menghapus pajak konsumsi atas makanan secara permanen mulai musim gugur, dalam pidato kampanye di Hirosaki, Prefektur Aomori. Wilayah tersebut dipilih di tengah kritik terhadap keputusan Takaichi menggelar pemilu pada Februari, yang berisiko terganggu cuaca buruk dan musim ujian masuk universitas.
Pemilu ini juga menuai kritik karena digelar secara mendadak dan diperkirakan akan menunda pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026. Jarak antara pembubaran DPR dan hari pemungutan suara hanya 16 hari, yang merupakan periode terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang.
Dalam pemilu ini, setiap pemilih memberikan dua suara: satu untuk kandidat di daerah pemilihan kursi tunggal dan satu lagi untuk partai dalam sistem perwakilan proporsional. Total terdapat 289 daerah pemilihan dan 176 kursi dialokasikan melalui 11 blok proporsional.
Sc : KN
