Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pada Selasa bahwa pemerintah akan melanjutkan subsidi untuk menekan harga bensin di tengah ketidakpastian harga minyak akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Takaichi telah menginstruksikan pejabat pemerintah untuk melakukan persiapan yang diperlukan, termasuk memastikan pendanaan, agar program subsidi dapat terus berjalan. Program tersebut bertujuan menjaga harga bensin di kisaran ¥170 per liter.
“Kami akan melindungi masyarakat dan kehidupan mereka serta mencegah terganggunya aktivitas ekonomi,” kata Takaichi kepada wartawan di kantornya di Tokyo.
Jepang yang minim sumber daya alam sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah. Pasokan energi saat ini berada di bawah tekanan akibat Selat Hormuz yang secara efektif tertutup menyusul perang Amerika Serikat dengan Iran yang dimulai pada akhir Februari.
Takaichi juga menginstruksikan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Ryosei Akazawa untuk menggunakan sebagian dari sekitar ¥2,5 triliun dana cadangan yang telah disiapkan untuk menghadapi krisis di Timur Tengah dan situasi darurat lainnya.
Namun, kebijakan subsidi ini juga mendapat sorotan dari anggota parlemen, baik dari partai pemerintah maupun oposisi. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kembali subsidi tersebut di tengah kekhawatiran mengenai kondisi fiskal Jepang.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sebelumnya mengatakan bahwa sekitar 80 persen dari dana ¥1,16 triliun yang dialokasikan untuk subsidi telah digunakan hingga akhir Juli.
Rata-rata harga eceran bensin nasional Jepang tercatat ¥169,80 per liter per 17 Agustus, menurut kementerian.
Pemerintah saat ini memberikan subsidi sekitar ¥20 per liter untuk menjaga harga bensin di sekitar ¥170. Pada puncaknya awal April, besaran subsidi sempat mencapai sekitar ¥50 per liter.
Selain bensin, subsidi tersebut juga mencakup solar, minyak berat, dan minyak tanah.
Takaichi mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dan secara fleksibel mempertimbangkan bentuk dukungan yang diperlukan, termasuk kapan kebijakan subsidi tersebut akan dihentikan.
Sc : KN
