Pengadilan Distrik Chiba mengeluarkan putusan penting terkait hak pekerja asing di Jepang. Pengadilan memutuskan bahwa seorang peserta magang teknis (Technical Intern Training) yang kehilangan satu jari akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan perhitungan ganti rugi berdasarkan standar upah di Jepang, bukan berdasarkan asumsi bahwa ia akan segera kembali ke negara asalnya.
Dalam putusan pada 4 September, seorang perempuan asal China berusia 40-an tahun dinyatakan berhak menerima ganti rugi sekitar ¥9,6 juta (sekitar US$60.600) dari mantan perusahaan tempatnya bekerja. Perhitungan tersebut turut memperhitungkan potensi penghasilannya apabila ia terus bekerja di Jepang hingga usia 67 tahun.
Menurut Tomo Tachibana, pengacara yang mengetuai komite hak-hak warga asing di Asosiasi Pengacara Chiba, sebagian besar putusan pengadilan sebelumnya terkait peserta magang teknis menggunakan perkiraan bahwa mereka akan kembali bekerja di negara asal setelah menyelesaikan masa tinggal di Jepang.
Hal ini karena banyak peserta magang teknis hanya tinggal di Jepang selama beberapa tahun. Pada 1997, Mahkamah Agung Jepang menetapkan standar untuk menghitung kerugian penghasilan akibat kecelakaan kerja. Standar tersebut mempertimbangkan tujuan seseorang datang ke Jepang, status visa, serta lama izin tinggal untuk memperkirakan berapa lama mereka dapat bekerja di negara tersebut.
Perempuan yang menjadi penggugat dalam kasus ini mulai bekerja sebagai peserta magang teknis di sebuah perusahaan pengolahan logam di Kota Narashino, Prefektur Chiba, pada April 2020.
Namun, pada April 2022, tangan kirinya terjepit pisau mesin press lembaran logam hingga menyebabkan jari telunjuknya putus.
Dalam menentukan jumlah ganti rugi, Pengadilan Distrik Chiba mempertimbangkan tiga hal penting. Salah satunya adalah perkembangan karier penggugat setelah kecelakaan. Ia diketahui kemudian bekerja di sebuah fasilitas perawatan lansia di Prefektur Toyama dengan status visa Pekerja Berketerampilan Khusus (Specified Skilled Worker/SSW) kategori 1.
Selain itu, perempuan tersebut sedang menjalani pelatihan untuk memperoleh sertifikasi sebagai tenaga profesional kesejahteraan lansia dan telah lulus ujian kemampuan bahasa Jepang dengan tingkat kesulitan tertinggi kedua.
Pengadilan juga menilai bahwa jika ia berhasil mendapatkan visa perawatan lansia (Nursing Care), yang masa tinggalnya dapat diperpanjang tanpa batas jumlah pembaruan, terdapat kemungkinan besar ia bisa terus bekerja di Jepang hingga usia 67 tahun. Atas dasar itu, potensi penghasilannya dihitung berdasarkan perkiraan masa kerja tersebut.
Pengacara Shoichi Ibusuki, yang telah lama menangani kasus pekerja asing, menyebut putusan ini sebagai keputusan yang penting dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurutnya, pengadilan telah mempertimbangkan secara cermat kemampuan, pengalaman, serta jalur karier penggugat sebelum menyimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki peluang besar untuk terus bekerja di Jepang.
Ia juga menjelaskan bahwa metode perhitungan dalam putusan-putusan sebelumnya sering kali menghasilkan ganti rugi yang lebih kecil bagi pekerja asing karena masa kerja mereka di Jepang diasumsikan hanya berlangsung dalam jangka pendek.
Putusan terbaru ini dinilai penting karena dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja dan perlindungan bagi karyawannya.
Meski demikian, perusahaan di Chiba yang menjadi pihak tergugat telah mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tokyo.
Sc : asahi
