Dukungan publik terhadap Kabinet Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba merosot tajam ke angka 22,9%, terendah sejak ia menjabat pada Oktober lalu, menurut survei Kyodo News yang dirilis Selasa (15/7). Penurunan ini terjadi setelah koalisi pemerintah yang dipimpinnya menderita kekalahan besar dalam pemilu majelis tinggi akhir pekan kemarin, kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen.
Meskipun muncul desakan dari dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) agar Ishiba mundur sebagai bentuk tanggung jawab, publik masih terpecah. Sebanyak 51,6% responden menilai Ishiba sebaiknya mengundurkan diri, sementara 45,8% lainnya ingin ia tetap menjabat.
Kebijakan terkait warga asing menjadi salah satu isu utama dalam kampanye. Sekitar 65,6% responden mendukung pengetatan aturan seperti pengendalian imigrasi dan kepemilikan properti asing, sementara hanya 4,4% yang mendukung pelonggaran aturan.
Survei ini dilakukan sehari setelah pemilu nasional, di mana LDP dan mitranya, Komeito, kehilangan kendali atas kedua kamar parlemen. Hal ini membuka jalan bagi partai-partai oposisi kecil, termasuk Sanseito yang populis dan berhaluan kanan, untuk memperbesar pengaruhnya.
Meski tekanan politik meningkat, Ishiba menyatakan akan tetap menjabat untuk menghindari kebuntuan politik, terutama di tengah krisis harga dan negosiasi tarif dengan AS yang tenggatnya jatuh pada 1 Agustus.
Dukungan terhadap LDP juga turun drastis ke 20,7%, terendah sejak era Junichiro Koizumi tahun 2001. Survei menunjukkan bahwa 36,2% publik ingin arah politik Jepang ditata ulang dengan kerangka baru, sedangkan 28,0% berharap beberapa partai oposisi bergabung dengan koalisi LDP-Komeito.
Untuk koalisi ke depan, 35,1% responden menginginkan kerja sama lebih erat dengan Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), disusul 21,9% dengan Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), dan 20,4% memilih Sanseito yang naik daun lewat kampanye agresif di YouTube.
Dalam pemilu ini, 42,3% responden menyatakan mempertimbangkan kebijakan partai terhadap warga asing, sementara 56% tidak. Meskipun partai-partai makin gencar menggunakan media sosial, mayoritas (64%) menyatakan informasi dari platform tersebut tidak terlalu memengaruhi keputusan mereka.
Isu yang paling dianggap penting oleh publik adalah kenaikan harga (32,2%), disusul jaminan sosial seperti pensiun (18,7%), dan kondisi ekonomi serta lapangan kerja (11,4%).
Dalam hal dukungan partai, CDPJ naik ke 10,8%, DPP melonjak ke 15,1%, dan Sanseito mencetak lonjakan signifikan dari 3,7% menjadi 11,8%. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak berafiliasi dengan partai politik turun dari 21,1% menjadi 12,3%.
Survei dilakukan melalui panggilan acak ke 516 rumah tangga dan 3.217 nomor ponsel, dengan total 1.049 responden yang memberikan jawaban.
Sc : KN
