Isu warga negara asing semakin menjadi fokus utama dalam pemilihan anggota DPR Jepang yang digelar pada Minggu, seiring partai-partai politik berlomba merespons meningkatnya kekhawatiran publik terhadap jumlah warga asing yang kini mencapai rekor tertinggi di seluruh negeri.
Para pengamat dan analis memperingatkan agar warga asing tidak diperlakukan sebagai satu kelompok homogen, sembari menekankan pentingnya menjaga “ketertiban” dalam masyarakat Jepang yang secara tradisional relatif homogen. Mereka menilai bahwa menyatukan berbagai persoalan warga non-Jepang dari latar belakang berbeda justru akan menghambat diskusi yang mendalam dan konstruktif.
Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang, jumlah penduduk asing mencapai rekor 3.956.619 orang pada akhir Juni 2025, setara dengan 3,2 persen dari total populasi, meningkat sekitar 5 persen dibanding akhir 2024. Sebuah lembaga riset nasional bahkan memperkirakan bahwa pada tahun 2070, warga asing akan mencakup 10,8 persen populasi Jepang.
Di tengah meningkatnya perhatian publik dan kritik dalam beberapa tahun terakhir terkait laporan penyalahgunaan sistem publik atau perilaku bermasalah oleh sebagian warga asing, partai populis Sanseito mendorong pengawasan yang lebih ketat dengan slogan “Japanese first”. Sikap ini terbukti menarik dukungan pemilih pada pemilihan Dewan Penasihat Juli 2025.
Situasi tersebut mendorong partai-partai lain untuk membahas isu warga asing dengan lebih serius. Namun, para analis menilai kebijakan seragam sulit diterapkan karena warga asing di Jepang mencakup spektrum luas, mulai dari tenaga kerja terampil, pelajar, investor, hingga wisatawan.
“Adanya satu kasus pelanggaran aturan oleh warga asing atau turis tidak berarti semua warga asing berperilaku sama. Namun masyarakat Jepang menjadi semakin emosional terhadap kehadiran mereka, terutama sejak tahun lalu,” ujar Eriko Suzuki, profesor kebijakan imigrasi di Universitas Kokushikan.
Ia menambahkan bahwa politisi cenderung memihak warga Jepang, lebih memilih membahas penguatan pengawasan ketimbang langkah-langkah yang menguntungkan baik penduduk lokal maupun warga asing.
Masamichi Ida, profesor Universitas Meiji dan pakar analisis pemilu, mengatakan fokus Sanseito pada isu warga asing memicu kegelisahan sebagian pemilih yang mulai merasa cemas terhadap masa depan Jepang, khawatir negara tersebut akan berubah menjadi “masyarakat multiras dan multi-etnis seperti negara lain.”
Ida juga menyoroti meningkatnya friksi dengan komunitas lokal akibat lonjakan pariwisata pascapandemi, serta laporan pembelian properti spekulatif oleh warga asing yang mendorong kenaikan harga kondominium dan tarif hotel.
Selama masa kampanye, Partai Inovasi Jepang, mitra koalisi junior Partai Demokrat Liberal (LDP), mengusulkan pembatasan ketat terhadap imigrasi dan rasio penduduk asing. Sebaliknya, oposisi Centrist Reform Alliance menilai kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa dan mendorong terbentuknya masyarakat multikultural.
LDP sendiri berjanji akan membahas regulasi terkait kepemilikan tanah dan properti oleh warga asing, serta memperketat pengawasan imigrasi, pajak, dan sistem jaminan sosial.
Sanseito mengusulkan pembentukan lembaga pemerintah baru yang secara terpusat mengelola kebijakan terkait warga asing, termasuk standar penerimaan, serta penindakan lebih tegas terhadap tinggal ilegal dan pembelian properti oleh warga negara asing.
Bahkan sebelum pemilu, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi telah menyelesaikan paket kebijakan untuk mendorong “koeksistensi yang tertib dan harmonis” serta target “nol pelanggar izin tinggal ilegal”, guna merespons rasa tidak aman dan ketidakadilan publik terkait pelanggaran hukum oleh “sebagian” warga asing.
Motoki Yuzuriha, presiden Mynavi Global Corp., organisasi pendukung resmi yang membantu lebih dari 4.000 pekerja asing terampil di lebih dari 690 perusahaan, menyambut baik isu warga asing yang menjadi topik utama pemilu.
“Diskusi dan pengelolaan warga asing yang tepat justru akan mengurangi penilaian tidak adil terhadap tenaga kerja asing,” ujarnya, sembari mengingatkan bahwa status tinggal warga asing sangat beragam dan tidak bisa disamaratakan.
Data pemerintah menunjukkan jumlah pekerja asing di Jepang mencapai rekor baru lebih dari 2,57 juta orang pada akhir Oktober, naik 11,7 persen dari tahun sebelumnya dan mencatat rekor selama 13 tahun berturut-turut.
“Jepang menerima tenaga kerja asing untuk menutupi kekurangan akibat penuaan dan penurunan populasi. Kondisi demografi ini membuat kehadiran mereka akan menjadi hal jangka panjang,” kata Ida.
Mantan Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki juga pernah menyatakan bahwa populasi asing di Jepang diperkirakan akan melampaui 10 persen sekitar tahun 2040, dan pengelolaannya harus dilakukan tanpa memicu ketakutan di kalangan warga Jepang.
Para analis menilai bahwa partai-partai politik masih belum membahas secara mendalam langkah-langkah konkret yang diambil perusahaan dan organisasi untuk meminimalkan gesekan akibat perbedaan budaya dan norma sosial.
“Ini tantangan besar bagi perusahaan Jepang untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam menerima tenaga kerja asing, terutama bagi yang baru pertama kali mempekerjakan mereka,” kata Yuzuriha.
Ia menegaskan perlunya perubahan pola pikir bahwa pekerja asing harus “berperilaku sama seperti orang Jepang”, karena anggapan tersebut kerap memicu miskomunikasi dan frustrasi.
Ke depan, Suzuki menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, termasuk mengatasi masalah isolasi anak-anak berlatar belakang asing di sekolah.
“Saya khawatir penekanan berlebihan pada ketertiban dan kepatuhan aturan dalam kampanye pemilu saat ini justru akan menghambat upaya menciptakan lingkungan yang layak bagi warga asing untuk hidup di masyarakat Jepang,” ujarnya.
Sc : mainichi
