Jepang Akan Bikin Aturan Pelanggar Hukum Seksual Sulit Mendapat Pekerjaan

Pemerintah Jepang kini tengah mempertimbangkan untuk membuat aturan bagi para pelanggar atau terpidana kasus kejahatan seksual akan sulit mendapat pekerjaan di penitipan anak ataupun berbagai lembaga pendidikan dengan aturan bukti khusus bahwa mereka bukan atau tidak pernah melakukan tindakan tersebut.

Perdana Menteri Fumio Kishida berencana bukti tersebut dalam bentuk semacam sertifikat khusus yang dikeluarkan bagi mereka yang akan bekerja di bidang penitipan anak atau pun lembaga pendidikan.

Langkah ini merupakan langkah pemerintah Jepang dalam memerangi peningkatan pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh guru dan juga pengasuh anak.

Data fiskal tahun 2020 lalu menunjukan setidaknya sebanyak 200 guru di sekolah umum Jepang melakukan tindakan cabul atau pelecehan seksual dan juga kasus pengasuh di penitipan anak pun melakukan hal serupa.

Wacana ini pun mendapat respon baik terutama dari kalangan orang tua anak demi menjaga anak-anak mereka dari kejahatan seksual.

Source : JT