Pemimpin Jepang dan Vietnam sepakat pada hari Senin untuk membentuk kerangka dialog luar negeri dan pertahanan tingkat wakil menteri, serta mendorong kolaborasi dalam peralatan dan teknologi pertahanan, di tengah meningkatnya kehadiran militer Tiongkok.
Dalam siaran pers bersama setelah pertemuan di Hanoi, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh juga berjanji untuk menjaga dan memperkuat perdagangan bebas multilateral, sebagai tanggapan terhadap kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
Kedua negara menyepakati bahwa pertemuan pertama dialog keamanan “two-plus-two” tingkat wakil menteri akan digelar tahun ini di Jepang. Dialog ini bertujuan memperkuat komunikasi strategis antara kedua negara.
Jepang juga mempertimbangkan untuk memasukkan Vietnam ke dalam daftar negara penerima Bantuan Keamanan Resmi (Official Security Assistance/OSA), sebuah program yang diluncurkan pada 2023 untuk membantu negara-negara dengan visi yang sejalan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Vietnam akan mengajukan bantuan sesuai kebutuhan.
Jika disetujui, Vietnam akan menjadi negara ASEAN keempat penerima OSA, setelah Filipina, Malaysia, dan Indonesia.
“Sebagai mitra yang tak ternilai bagi Vietnam, Jepang akan berjalan bersama Vietnam menuju era baru,” ujar Ishiba dalam konferensi pers bersama, menambahkan bahwa mereka telah melakukan diskusi konstruktif mengenai program OSA.
Pada awal pertemuan, Chinh menyatakan bahwa kunjungan Ishiba memiliki makna penting bagi hubungan kedua negara dan juga bagi perdamaian dan stabilitas kawasan serta dunia.
Kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama memperkuat kapasitas keamanan maritim Vietnam.
Kerja Sama Ekonomi: Semikonduktor hingga Teknologi Kuantum
Dalam bidang ekonomi, Ishiba dan Chinh sepakat untuk menjajaki kerja sama di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi kuantum, serta mendorong dekarbonisasi dan digitalisasi.
Jepang telah mempererat hubungan keamanan dengan negara-negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir, di tengah aktivitas militer Tiongkok yang meningkat di Laut Cina Selatan—wilayah kaya sumber daya dan jalur laut tersibuk di dunia.
Vietnam dan beberapa negara ASEAN seperti Filipina memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok, yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.
Program OSA Jepang bertujuan membantu negara berkembang meningkatkan kemampuan mereka dalam pengawasan laut dan udara, respons bencana, dan bantuan kemanusiaan, seperti melalui penyediaan kapal patroli dan radar pemantauan.
Sementara itu, Tiongkok memperdalam hubungan ekonominya dengan negara-negara ASEAN melalui inisiatif infrastruktur Belt and Road, dengan Presiden Xi Jinping baru-baru ini mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.
Di Tengah Ketidakpastian Global
Pertemuan puncak ini berlangsung di tengah ketidakpastian global, menyusul kebijakan tarif AS yang berubah-ubah dan meningkatnya perang dagang antara AS dan Tiongkok sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Kebijakan tarif “resiprokal” AS menetapkan tarif 46 persen untuk Vietnam dan 24 persen untuk Jepang, meskipun sebagian telah ditangguhkan. Ishiba mengatakan bahwa Jepang akan “mendengarkan dengan sungguh-sungguh” kekhawatiran Vietnam soal ini.
Perdana Menteri Ishiba tiba di Vietnam pada Minggu, dalam kunjungan ketiganya ke Asia Tenggara sejak menjabat pada Oktober. Pada hari Senin, ia juga bertemu dengan Presiden Vietnam Luong Cuong dan Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man.
Ishiba dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Filipina pada Selasa pagi untuk bertemu Presiden Ferdinand Marcos Jr., sebelum kembali ke Jepang pada Rabu.
Sc : mainichi
