Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk menyederhanakan prosedur inspeksi terhadap mobil-mobil asal Amerika Serikat yang diimpor untuk dijual di Jepang, sebagai upaya meredam kritik dari pemerintahan Presiden Donald Trump mengenai hambatan non-tarif di pasar otomotif Jepang.
Langkah ini diambil setelah Trump menetapkan tarif impor sebesar 25 persen untuk mobil dari Jepang mulai 3 April, serta tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang lainnya mulai 5 April. Meski demikian, penerapan tarif balasan dari Jepang ditangguhkan selama 90 hari.
Isu hambatan non-tarif kembali mencuat dalam pertemuan di Washington pekan ini bersama Menteri Revitalisasi Ekonomi Ryosei Akazawa, yang memimpin negosiasi untuk meminta pengecualian tarif atas nama Perdana Menteri Shigeru Ishiba.
Menurut beberapa sumber pemerintah, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menerapkan proses inspeksi keselamatan yang lebih sederhana untuk mobil AS setelah masuk ke Jepang. Pemerintah AS telah lama mengeluhkan inspeksi ini, karena kendaraan mereka telah lolos uji ketat di negara asal, termasuk terkait emisi.
Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah menggunakan kerangka kerja serupa dengan yang diberlakukan untuk mobil Eropa, di mana Jepang dan Eropa telah menyepakati proses inspeksi bersama yang lebih efisien.
Meski mungkin tidak sebesar kerja sama dengan Eropa, pemerintah Jepang menilai pendekatan serupa dapat diterapkan untuk kendaraan dari AS.
Selain sektor otomotif, pemerintahan Trump juga menyoroti sejumlah sektor lain yang dianggap tertutup bagi produk AS akibat hambatan non-tarif, termasuk produk pertanian seperti beras dan daging sapi. Dalam laporan bulan Maret, Kantor Perwakilan Perdagangan AS juga menyebut produk-produk seperti kentang, buah-buahan, dan makanan laut.
Trump juga menyinggung isu lama mengenai anggaran pertahanan Jepang, menuntut agar Jepang membayar lebih besar untuk keberadaan pangkalan militer AS di negaranya. Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani menanggapi bahwa isu keamanan nasional seharusnya dipisahkan dari urusan tarif perdagangan.
Hingga kini, pemerintah Jepang belum menerima instruksi langsung dari Departemen Luar Negeri maupun Pertahanan AS terkait isu ini. Namun dengan gaya diplomasi Trump yang tak terduga, kekhawatiran bahwa ia bisa saja mengangkat isu tersebut kapan saja tetap ada.
Setelah kembali ke Jepang dan melapor ke Ishiba, Akazawa mengatakan bahwa sang perdana menteri telah menginstruksikan para menteri terkait untuk segera mempertimbangkan langkah-langkah percepatan dalam meredakan hambatan non-tarif.
Putaran negosiasi berikutnya antara Jepang dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini.
Sc : asahi
