Jepang Siap Gandeng ILO demi Cari Dukungan Terhadap Hak Asasi Pekerja di Perusahaan

Pemerintah Jepang akan segera berkoordinir dengan organisasi pekerja internasional atau ILO demi meningkatkan upaya untuk melindungi hak asasi pekerja yang bekerja di perusahaan.

Kerjasama dengan ILO ini

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kini telah menekankan terkait dengan isu-isu hak asasi manusia sejak bulan Oktober lalu.

Negara Jepang sendiri  adalah salah satu yang tertinggal dibanding negara Eropa dan Amerika dalam menetapkan aturan perusahaan demi memastikan rantai pasokan operasional perusahaan terbebas dari pelanggaran HAM contohnya seperti kerja paksa atau pun pekerja di bahwa umur.

Dari rencana dengan ILO, pemerintah Jepang diharapakan menggelontorkan dana untuk mengirimkan ahli hukum demi membantu para karyawan di perusahaan-perusahaan yang terkena pelanggaran hak asasi hingga mencapai tujuan uji tuntas hak asasi dengan pengawasan eksternal.

Rencananya sekitar 800 juta Yen atau sekitar Rp 11 Milyar akan dialokasikan untuk rencana tersebut dan anggaran tersebut akan dimasukan dalam pengeluaran fiskal hingga Maret mendatang.

Gen Nakatani, seorang pejaba  khusus yang diangkat oleh PM Fumio Kishida demi mengatasi masalah hak asasi manusia mengatakan bahwa melindungi hak setiap pekerja adalah bagian penting dari manajemen perusahaan yang bertanggung jawab.

Kasus dugaan terhadap pekerja paksa di Xinjiang China kini telah mendorong peran pemerintah dalam menguak hak asasi pekerja di perusahaan.

Berbagai brand pakaian di seluruh dunia menghindari produksi kapas dari wilayah tersebut. Amerika dan beberapa negara barat juga telah menjatuhkian sanksi terhadap China atas masalah ini.

Source : KN