Pemerintah Kota Kyoto mengalokasikan lebih dari 270 juta yen dalam rancangan anggaran tahun fiskal 2026 untuk menyiapkan sistem tarif ganda pada bus kota dan layanan publik lainnya. Melalui kebijakan ini, warga lokal akan menikmati tarif lebih murah dibandingkan wisatawan.
Dalam pengumuman anggaran pada 4 Februari, Kyoto menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup warga menjadi prioritas utama. Salah satu fokus utama pendanaan adalah membuat pariwisata lebih selaras dengan kehidupan sehari-hari penduduk setempat, di tengah masalah overtourism yang semakin serius.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan transportasi umum, pemerintah kota menganggarkan sekitar 271 juta yen untuk persiapan sistem tarif prioritas warga pada bus kota dan bus swasta. Jika direalisasikan, kebijakan ini akan menjadi sistem tarif ganda pertama di Jepang yang membedakan harga antara penduduk lokal dan pengunjung.
Penerapan awal ditargetkan dimulai pada bus kota pada tahun fiskal 2027. Selain transportasi, Kyoto juga mempertimbangkan penerapan tarif berbeda untuk fasilitas publik, termasuk Kastil Nijo, situs Warisan Dunia UNESCO yang pernah menjadi kediaman shogun pertama Tokugawa, Ieyasu.
Meski proses revisi tarif belum dimulai, Wali Kota Kyoto Koji Matsui mengatakan bahwa kerangka dasar dan rincian harga akan diumumkan sesegera mungkin. Ia juga mengisyaratkan bahwa selisih tarif antara warga dan non-warga kemungkinan akan cukup besar.
“Saya ingin warga memahami bahwa Kota Kyoto sedang mengarahkan transportasi publik dan pembangunan kota ke arah baru, di mana kami meminta orang dari luar kota ikut menanggung sebagian beban,” ujar Matsui.
Saat ini, tarif bus dalam zona tarif tetap Kyoto berada di angka 230 yen. Sementara bus wisata ekspres yang melayani destinasi utama dari Stasiun Kyoto mematok tarif tetap 500 yen. Tarif kereta bawah tanah bervariasi tergantung jarak, mulai dari 220 yen hingga 360 yen.
Untuk membedakan warga dan pengunjung, pemerintah kota berencana memperkenalkan sistem identifikasi, termasuk kemungkinan menghubungkan kartu identitas nasional dengan kartu IC transportasi. Sistem ini nantinya juga akan dapat digunakan oleh pihak swasta.
Menurut Matsui, seiring berkembangnya Kyoto sebagai pusat pariwisata dan budaya, berbagai skema harga perlu dipertimbangkan. Namun, pemerintah kota hanya akan menyediakan kerangka kebijakan, sementara penggunaannya diserahkan pada masing-masing pihak.
Rancangan anggaran ini akan dibahas dalam sidang dewan kota pada Februari dan dijadwalkan untuk pemungutan suara pada Maret. Pada bulan yang sama, Kyoto juga akan memberlakukan kenaikan pajak penginapan.
Tarif pajak penginapan baru ditetapkan mulai dari 200 yen per orang per malam untuk penginapan di bawah 6.000 yen, hingga 10.000 yen untuk penginapan dengan tarif 100.000 yen atau lebih per malam.
Wali kota menegaskan bahwa kebijakan tarif ganda dan pajak penginapan bukan sekadar upaya menarik dana dari wisatawan.
“Kami ingin para pengunjung ikut menopang keberlanjutan daya tarik Kyoto, termasuk pelestarian warisan budaya yang tidak mudah dijaga,” ujarnya.
Sc : mainichi
