Nikah dengan Orang Jepang? Siap-siap Pilih 1 Nama Keluarga

Jika di Indoesia, nama seseorang tidak selalu diharuskan menyertakan nama keluarga besarnya. Berbeda dengan di Jepang, ketika seorang anak lahir ke dunia maka ia otomatis akan ikut nama keluarga orang tuanya.

Baru-baru ini Mahkamah Agung Jepang menyatakan bahwa aturan dalam nama keluarga diharuskan pilih 1 nama keluarga baik dari pihak istri mau pun suami.

Kejadian yang dialami oleh 3 pasang suami-istri di Tokyo yang menggugat ke pengadilan akibat pengajuan agar memakai 2 nama keluarga dalam 1 keluarganya ditolak oleh sistem pencatatan sipil, membuat Mahkamah Agung harus menegaskan bahwa nama keluarga suami dan istri di Jepang harus sama.

Menurut pasangan tersebut, mengatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi Jepang tentang menjamin kesetaraan semua orang di bawah hukum. Pernikahan didirikan di atas martabat 2 individu dan persamaan hakiki dari kedua pasangan. Nama keluarga merupakan salah satu bentuk martabat seseorang.

Gugatan mereka ditolak hingga ke Mahkamah Agung hingga pada Rabu (23/6/21) kemarin hingga ditegaskan bahwa persayaratan pencatatan sipil bagi sepasang suami istri diharuskan memiliki nama keluarga yang sama tersebut tidak melanggar konstitusi.

Memang umumnya, ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka sang istri akan melepas nama keluarganya dan mengikuti suaminya sehingga dalam pencatatan sipil negara nama keluarga tersebut diambil dari pihak suami.

Namun tak jarang juga nama keluarga yang diambil dari pihak istrinya.

Keputusan Mahkamah Agung ini mungkin saja bisa berubah di masa depan karena peran Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudisial hanya memutuskan aturan diperbolehkan atau tidak dalam konstitusi namun bukan yang membuat undang-undang.

Undang-undang akan dibuat oleh parlemen dan pemerintah dan jika publik berkenan maka aturan tersebut bisa saja direvisi di masa depan. Namun untuk sekarang, Mahkamah Agung hanya menjalankan tugas bahwa aturan memilih 1 nama keluarga untuk suami dan istri tidak bertentangan dengan konstitusi.

Source : SN24