Sebuah panel ahli pemerintah merekomendasikan agar Jepang membentuk program integrasi wajib bagi warga asing serta mengumpulkan data kepemilikan properti oleh non-warga negara, dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada Menteri Urusan Imigrasi Kimi Onoda pada Rabu.
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh ketua panel, Reiko Hayashi, yang juga menjabat sebagai direktur jenderal National Institute of Population and Social Security Research.
Pertemuan antara Onoda yang juga menjabat sebagai menteri bidang keamanan ekonomi serta menteri yang bertanggung jawab atas “masyarakat yang tertib dan hidup berdampingan secara harmonis dengan warga asing” — dan Hayashi berlangsung di tengah upaya pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menata ulang arah kebijakan terkait warga negara asing. Upaya tersebut mencakup peningkatan program bahasa serta rencana pembatasan baru atas pembelian properti dengan alasan keamanan nasional dan ekonomi.
Dalam laporannya, panel menyoroti bahwa Jepang belum memiliki program nasional untuk mendidik imigran mengenai bahasa, budaya, kebiasaan, dan sistem hukum Jepang.
“Akibatnya, sebagian warga asing mengalami kesulitan beradaptasi dengan masyarakat Jepang,” tulis panel tersebut. “Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan program pembelajaran berkelanjutan mengenai bahasa Jepang dan norma sosial bagi warga asing.”
Panel mengusulkan program integrasi yang tidak hanya memperhatikan individu, tetapi juga keluarga sebagai satu kesatuan. Program ini akan diwajibkan bagi warga asing yang berniat tinggal di Jepang, baik sebelum maupun setelah masuk ke negara tersebut, dengan materi mencakup pemahaman dasar tentang masyarakat Jepang serta prosedur administrasi. Panel bahkan menyarankan agar keikutsertaan dalam program ini dijadikan syarat izin tinggal.
Terkait program integrasi di sektor swasta, laporan tersebut mencatat bahwa perusahaan besar umumnya telah memiliki sistem dukungan yang baik, sementara perusahaan kecil dan menengah masih kekurangan modal dan sumber daya manusia untuk mendukung pekerja asing.
Untuk menutup kesenjangan tersebut, panel menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menyediakan layanan konsultasi serta pendidikan bahasa Jepang.
Mengenai kepemilikan tanah oleh warga asing, yang jumlahnya terus meningkat, panel memuji rencana pemerintah untuk mewajibkan pemilik properti baru mencantumkan kewarganegaraan dalam daftar registrasi properti mulai tahun fiskal 2026.
Panel juga menegaskan pentingnya standarisasi pengumpulan data penggunaan air tanah, seiring meningkatnya kekhawatiran atas pemanfaatan sumber daya tersebut oleh warga atau entitas asing.
Pada Desember lalu, pemerintah merilis data mengenai kepemilikan lahan oleh warga asing di sekitar fasilitas penting, termasuk pangkalan Pasukan Bela Diri Jepang, pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pulau-pulau di dekat perbatasan maritim Jepang. Pada tahun fiskal 2024, 3,1% dari 113.827 transaksi pembelian lahan dilakukan oleh warga dan perusahaan asing.
Survei pemerintah lainnya menunjukkan bahwa pembeli dari luar negeri menyumbang 3,5% pembelian kondominium baru di 23 distrik Tokyo pada paruh pertama 2025. Distrik Shinjuku mencatat tingkat kepemilikan asing tertinggi, yakni 14,6%.
Sementara itu, data pemerintah yang dirilis pada Desember menunjukkan bahwa hingga Oktober, 49 kasus penggunaan air tanah oleh individu atau entitas yang diduga asing telah teridentifikasi di berbagai wilayah Jepang.
Sc : JT
