Pengadilan Korea Selatan Perintahkan Sita Aset Mitsubishi Sebagai Kompensasi Tenaga Kerja di Masa Perang

Pengadilan Korea Selatan memerintahkan penjualan aset lokal milik perusahaan Jepang Mitsubishi Heavy Industries Ltd sebagai kompensasi gugatan kerja paksa di masa perang.

Dilansir dari media lokal Kyunghang dalam edisi onlinenya memerintahkan agar perusahaan Jepang tersebut melepas hak merek dagang dan hak paten di negara Korea Selatan.

Penggugat adalah 2 orang wanita berusia 90-an yang mengaku adalah salah satu buruh kolonial Jepang di masa perang dunia II. Mereka dijanjikan akan diberikan kesempatan belajar dan diberi uang namun malah diperkerjakan sebagai buruh pabrik perusahaan Jepang selama perang.

Pihak Mitsubishi menyayangkan hal tersebut karena sikap perusahaan Jepang tersebut tetap sama bahwa permasalahan kompenasasi telah selesai dengan ada perjanjian bilateral tahun 1965 dimana saat itu perusahaan juga telah memberikan hibah dan pinjaman kepada Korea Selatan.

Dilansir dari media lokal Korea, perintah penyitaan terhadap hak merek dagang dan hak paten miliki Mitsubishi diklaim memiliki nilai sekitar 210 juta won atau sekitar Rp 3 Milyar untuk masing-masing penggugat.

Presiden Korea Selatan Moon Jae In mengatakan bahwa likuidasi aset perusahaan Jepang di Korea Selatan adalah sesuatu yang tak diinginkan namun perusahaan juga tak bisa mengabaikan hak penggugat.

Meski bagaimana pun juga, Mitsubishi telah menolak solusi semacam itu hingga membuat hubungan Korea Selatan dan Jepang terus memburuk akibat perselisihan kompensasi yang tak kunjung menemukan titik terang.

Selain itu Jepang juga berpendapat bahwa pengadilan Korea Selatan tidak tunduk pada aturan hukum dan pengadilan internasional dimana hal tersebut harusnya tidak dilakukan sepihak di pengadilan Korea.

Perintah pengadilan Korea Selatan ini pun menjadikan yang pertama kalinya penyitaan terhadap aset perusahaan Jepang di negara tersebut. Jika benar-benar di eksekusi, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang akan kian memburuk.

Source : KN