Pengadilan Korea Selatan Tolak Gugatan Ganti Rugi Kompensasi, Jepang dan Korsel Kembali Membaik?

A woman walks past an advertisement featuring Japanese and South Korean flags at a shop in Shin Okubo area in Tokyo Friday, Aug. 2, 2019. Japan has approved the removal of South Korea from a "whitelist" of countries with preferential trade status, escalating tensions between the neighbors. The decision will fuel antagonism between the two neighbors already at a boiling point over the export controls and the issue of compensation for wartime Korean laborers. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Pengadilan di Distrik Seoul Korea Selatan pada Senin (8/6/21) secara resmi telah menolak gugatan yang diajukan keluarga mantan pekerja paksa di masa perang dulu terhadap 16 perusahaan Jepang.

Keputusan tersebut mengundang kontroversi karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 lalu yang memerintahkan perusahaan Jepang Nippon Steel dan Mistubishi Heavy Industries memberikan kompensasi kepada pekerja paksa Korea.

Dalam putusannya Mahkamah Agung mengatakan bahwa tindakan kerja paksa tersebut merupakan sesuatu yang tidak manusiawi dan melangar hukum.

Keluarga yang mengajukan gugatan kepada pengadilan sejak Mei 2015 lalu atas kerabat dan saudara mereka yang dipaksa bekerja di pabrik dan pulau yang dikuasai pemerintah kolonial Jepang di masa perang dunia II.

Gugatan tersebut mencakup 16 perusahaan yang saat itu beroperasi di Korea seperti Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui E&S Holding Co, Eneos Corp, Sumitomo Metal Mining Co dan lainnya.

Menurut Hakim, pengadilan menolak gugatan perdata setelah menyimpulkan bahwa perjanjian bilateral tahun 1965 antara Jepang dan Korea Selatan tidak mengizinkan warga Korea Selatan menempuh tindakan hukum atas keluhan di masa perang.

Memenangkan gugatan akan melanggar prinsip hukum perjanjian internasional dengan membenarkan hukum domestik sebagai pembenaran.

Menurut perusahaan yang tergugat berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian di masa perang karena kedua pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah sepakat menandatangani perjanjian bilateral tahun 1965 silam tentang penyelesaian kompensasi tenaga kerja perang.

Keluarga yang mengajukan gugatan mengatakan sangat kecewa dengan putusan hakim dengan mengatakan bahwa putusan tersebut sangat menyedihkan dan keluarga akan tempuh jalur banding.

Source : asahi, voa news,the diplomats