PM Jepang Yoshihide Suga Tetap Pertahankan Prinsip Tak Mengelak Sejarah Pekerja Paksa “Wanita Penghibur” di Zaman Perang

Kantor Staf Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa PM Yoshihide Suga akan tetap mendukung dan menjunjung tinggi pernyataan dari Perdana Menteri sebelumnya terkait permintaan maaf dan mengakui kesalahan atas agresi Jepang di masa perang dunia.

Pemerintah Jepang mengakui bahwa saat perang dunia dulu ada peran militer untuk memaksa pekerja wanita penghibur bekerja dan melayani hasrat seksual para militer di zaman dulu.

Pernyataan tersebut juga menguatkan jika sikap Jepang tidak akan berubah meskipun di bawah kepemimpinan baru Yoshihide Suga yang mewarisi pemerintahan dari Shinzo Abe terkait dengan sejarah perang di masa dulu.

Menurut sekertaris kabinet Jepang di tahun 1993, pada waktu itu mengatakan bahwa para pekerja wanita penghibur direkrut berdasarkan keinginan mereka sendiri melalui bujukan maupun paksaan dan sebagian besar terjadi di Semenanjung Korea.

Hal tersebut menimbulkan luka fisik maupun psikologis yang tak dapat disembuhkan dengan mudah.

“Tak bisa disangkal, tindakan keterlibatan militer di masa itu memang sangat melukai kehormatan dan martabat banyak wanita” ucap sekertaris kabinet  Yohei Kono di tahun 1993.

Pernyataan maaf pun terlontar dari Perdana Menteri yang saat itu menjabat yakni Tomiichi Maruyama.

“Dengan harapan tidak ada kesalahan di masa perang, saya menghormati tentang fakta sejarah yang tak bisa terbantahkan ini. Sekali lagi saya mengungkapkan perasaan yang sangat menyesal dan permintaan maaf yang tulus’ kata mantan PM Maruyama.

Kasus kompensasi soal pekerja paksa termasuk pekerja wanita penghibur di masa perang telah menjadi dasar permasalahan yang tak kunjung usai antara Jepang dan Korea Selatan.

Hubungan keduanya terus memburuk apalagi ditambah dengan pembatasan ekspor yang diberlakukan pemerintah Jepang terhadap Korea Selatan.

Source : KN