Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, dalam pidato Tahun Barunya pada Rabu, berkomitmen untuk menangani masalah mendesak terkait keamanan, ekonomi, dan demografi melalui pemerintah minoritasnya. Ishiba berjanji akan bekerja sama dengan partai oposisi secara “tulus dan rendah hati” demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ishiba, yang menjabat pada Oktober lalu, menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah melindungi kepentingan nasional di tengah lingkungan keamanan internasional yang “parah dan kompleks,” merujuk pada agresi militer Rusia terhadap Ukraina dan peluncuran rudal berulang kali oleh Korea Utara.
Menganggap penurunan populasi sebagai “darurat senyap” yang melemahkan kekuatan ekonomi Jepang, Ishiba kembali mendorong revitalisasi daerah-daerah regional dan menangani ketimpangan konsentrasi populasi serta industri di wilayah metropolitan Tokyo.
Selain itu, ia berjanji mengubah kenaikan gaji yang kuat dan peningkatan investasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Jepang, yang kini berada di peringkat keempat dunia setelah Jerman.
Tantangan Pemerintah Minoritas
Ishiba terpilih sebagai ketua Partai Demokratik Liberal (LDP) dalam pencalonan kelimanya dan menjadi perdana menteri pada 1 Oktober. Namun, dalam pemilu umum 27 Oktober yang ia adakan secara tiba-tiba, koalisi pemerintahan mengalami kekalahan telak sehingga kehilangan mayoritas di Majelis Rendah. Hal ini memaksanya untuk mencari dukungan dari blok oposisi guna meloloskan anggaran dan undang-undang.
“Berlandaskan koalisi antara LDP dan Partai Komeito, saya akan mendengarkan pandangan partai-partai lain secara cermat dan membangun konsensus sejauh mungkin,” ujar Ishiba. “Dengan tulus dan rendah hati, kami akan bekerja demi keamanan dan keselamatan masyarakat.”
Agenda di Sidang Diet 2024
Sidang reguler Diet yang berdurasi 150 hari dijadwalkan dimulai akhir Januari, di mana pemerintah akan mengupayakan pengesahan anggaran negara untuk tahun fiskal 2025.
Namun, Ishiba diprediksi akan menghadapi tekanan berkelanjutan dari kubu oposisi terkait aturan yang lebih ketat mengenai dana politik, menyusul skandal pelaporan pendapatan yang tidak akurat oleh beberapa anggota parlemen LDP dari acara penggalangan dana, yang menjadi salah satu penyebab kekalahan koalisi pemerintah dalam pemilu.
Sc : KN
