Sejumlah Perusahaan Keluhkan Aturan Baru Pemerintah Terkait Sulitnya Persyaratan Masuk ke Jepang

@“ü‘ŽÒ‚ð—U“±‚µ‰A«Ø–¾‘‚È‚Ç‚ðƒ`ƒFƒbƒN‚·‚錟‰uì‹Æ‚XŒŽ‚P‚O“úA¬“c‹ó`

Sejak 8 November lalu, pemerintah Jepang telah melonggarkan akses masuk bagi kepentingan bisnis, pelajar dan pemagangan serta pemangkasan masa karantina menjadi 3 hari bagi yang mengantongi sertifikasi vaksin yang telah disahkan pemerintah.

Pelongaran akses masuk tersebut memang awalnya mendapat dukungan positif dari sejumlah perusahaan namun berubah menjadi keluhan selama 2 minggu terakhir setelah adanya kebijakan pelonggaran masuk tersebut karena dinilai pengajuan prosedur aplikasinya yang rumit.

“Kebijakan pelonggaran pembatasan masuk gagal membawa manfaat karena prosedur dan seluruh isinya. Kami menyerukan peninjauan kembali terkait kebijakan tersebut” ucap Teruki Yamada seorang direktur Institut Penelitian Transportasi dan Pariwisata Jepang.

Salah satu prosedur yang menjadi perhatian khusus seperti pemendekan masa karantina dengan sertifikat vaksin saja tak cukup namun juga perlu menyerahkan 4 hingga 5 dokumen pendukung lainnya, seperti formulir, janji tertulis, rencana perjalanan dan lain sebagainya.

Setiap perusahaan pengirim juga diwajibkan untuk memberikan informasi rinci terkait dengan rencana kegiatan sehari-hari bagi pendatang berikut dengan sarana transportasi yang digunakan.

Setiap perusahaan juga diwajibkan bertanggung jawab  atas segala tindakan setiap kedatangan dari luar negeri.

Para pengusaha berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan yang dinilai rumit ini agar mendukung operasional sejumlah sektor ekonomi yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Source : Asahi