Polisi Jepang tengah menyelidiki sebuah operasi ilegal di mana lebih dari 150 warga negara asing diduga bekerja sebagai pengantar makanan dengan menggunakan identitas nama Jepang. Penangkapan beberapa warga Jepang dan Uzbekistan terkait kasus ini menyoroti celah dalam sistem verifikasi identitas tenaga kerja, serta peliknya situasi ketenagakerjaan bagi orang asing di Jepang.
Seorang pria Uzbekistan berusia 30-an yang tinggal di Tokyo mengaku pernah bekerja secara legal sebagai kurir untuk perusahaan pengantaran besar, Demae-can. Namun, ia juga menyebut bahwa beberapa kenalannya asal Uzbekistan menggunakan identitas warga Jepang untuk bisa bekerja. Praktik ini bahkan sempat memicu perselisihan antara pekerja asing dan pemilik akun asli terkait pembagian keuntungan.
Dengan menyamar sebagai warga Jepang, para pendatang yang memiliki visa dengan batasan kerja—seperti visa pelajar atau kunjungan singkat—dapat melanggar aturan dan bekerja penuh waktu. Sebagai contoh, visa pelajar hanya memperbolehkan bekerja hingga 28 jam per minggu, sementara visa kunjungan pendek melarang bekerja sama sekali.
Seorang pria Uzbekistan berusia 40-an yang mengajar di sekolah bahasa Jepang di Tokyo menyatakan bahwa pekerjaan kurir populer di kalangan warga Uzbekistan karena bisa menghasilkan uang meski kemampuan bahasa Jepang terbatas. Ia juga mengungkap bahwa aplikasi Telegram kerap digunakan untuk berbagi lowongan kerja di bidang pengantaran dan konstruksi.
Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang, jumlah warga Uzbekistan yang tinggal di Jepang meningkat hampir enam kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari 1.184 orang pada Juni 2014 menjadi 6.962 orang pada Juni 2024. Jepang kini dipandang sebagai negara maju dengan proses visa yang relatif mudah oleh masyarakat Uzbekistan.
Kepolisian mencurigai Kotaro Yamazaki (50), yang telah ditangkap atas dugaan penipuan, memanfaatkan kesulitan para pekerja asing ini. Demae-can diduga menjadi sasaran utama karena lemahnya sistem verifikasi identitasnya. Pada Oktober 2023, saat dugaan pelanggaran terjadi, perusahaan belum menerapkan verifikasi wajah saat login ke aplikasi pengantar.
Meski fitur pengenalan wajah mulai diperkenalkan pada Desember 2024, verifikasi hanya dilakukan secara acak, sehingga penyalahgunaan identitas masih mungkin terjadi.
Pihak Demae-can menyatakan baru menemukan keberadaan pekerja ilegal pada Januari 2024. “Kami telah memperkuat proses verifikasi identitas dan tidak akan mentolerir peminjaman akun secara tidak sah,” ujar juru bicara perusahaan.
Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Jepang dalam menertibkan sektor pekerjaan informal yang kerap diisi oleh pekerja asing dengan status tinggal terbatas.
Sc : mainichi
