Terus Catatkan Kasus Harian di Atas 20.000 Kasus, Jepang Perluas Status Darurat Corona

FILE PHOTO: A woman in kimono clad and pedestrians wearing protective face masks, make their way at a shopping district on the first day of the country's third state of emergency, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan, April 25, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Dalam beberapa hari terkahir, Jepang terus mencatatkan kasus harian corona yang tinggi di seluruh prefektur.

Lonjakan infeksi yang dipicu oleh kehadiran varian delta membuat tenaga medis di rumah sakit kewalahan menanangani lonjakan pasien virus yang terus berdatangan.

Dalam seminggu terakhir saja, Jepang terus mencatatkan kasus harian di atas 20.000 kasus dimana rekor tertinggi pada 20 Agustus 2021 Jepang mencatat adanya penambahan virus corona sebanyak 25.892 kasus dalam 1 hari.

Pada Rabu (25/8/21) kemarin, PM Yoshihide Suga telah memutuskan untuk memperluas wilayah pemberlakuan status darurat corona dengan menerapkan langkah yang lebih ketat untuk membendung penyebaran virus.

Sebanyak 33 dari 47 Prefektur kini tengah di bawah pemberlakuan status darurat dengan berbagai jenis tindakan preventif terhadap penyebaran virus seperti banyak restoran dan bar yang diharuskan tutup usai jam 8 malam dan tempat hiburan yang harus ditutup demi mencegah kerumunan.

Saat ini, dengan aturan dari pemerintah pusat, pasien dengan gejala covid yang parah baru akan dirujuk ke rumah sakit dan pasien dengan gejala ringan disarankan untuk isolasi mandiri di rumah.

Hingga kini, upaya vaksinasi pun terus digencarkan pemerintah dengan memperbanyak spot pemberian vaksin bagi masyarakat.

Sebanyak 40% dari total populasi Jepang telah menerima vaksin 2 dosis secara lengkap terutama bagi para lansia.

Meski begitu, pemerintah Jepang kini tengah menerima berbagai kritikan dari masyarakat yang menilai bahwa pemberlakuan status darurat di berbagai prefektur dirasa kurang efektif untuk menurunkan angka kasus harian corona.

Masih banyaknya aktivitas masyarakat yang tidak kooperatif dengan aturan protokol kesehatan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menerapkan langkah yang lebih efektif.

Source : JT