Sejumlah pemerintah daerah di Jepang dilaporkan kebanjiran keluhan terkait kebijakan yang berhubungan dengan warga asing. Hal ini terungkap dari survei yang dilakukan Mainichi Shimbun terhadap 67 pemerintah daerah, yang terdiri dari 47 pemerintah prefektur dan 20 kota besar berstatus ordinance-designated city.
Hasil survei menunjukkan bahwa 40 persen, atau 26 dari 65 pemerintah daerah yang merespons, mengaku mengalami lonjakan keluhan, protes, maupun opini publik terkait kebijakan terhadap warga asing dalam kurun waktu satu tahun hingga akhir September 2025. Tingkat respons survei ini mencapai 97 persen, dengan pengecualian Pemerintah Metropolitan Tokyo dan Pemerintah Prefektur Nara.
Dari 26 pemerintah daerah tersebut, sebanyak 15 menerima kurang dari 100 panggilan atau email dalam 18 kasus, 13 menerima antara 100 hingga kurang dari 1.000 panggilan atau email dalam 18 kasus, sementara tiga pemerintah daerah menerima lebih dari 1.000 panggilan atau email dalam tiga kasus berbeda.
Kasus paling menonjol terjadi di Prefektur Miyagi, yang sempat mempertimbangkan pembangunan area pemakaman dengan mempertimbangkan kebutuhan warga Muslim. Rencana tersebut memicu 2.470 panggilan dan email, termasuk keluhan yang menyoroti kekhawatiran terhadap dampak pada kualitas air dan kondisi tanah.
Beberapa pemerintah daerah menyebut bahwa banyak keluhan dipicu oleh informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan keliru yang menyebar di media sosial. Dari 26 pemerintah daerah yang terdampak, 19 mengaku merasa terbebani dalam menangani gelombang keluhan tersebut. Prefektur Miyagi, misalnya, menyebut ada kasus yang membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam hanya untuk menanggapi satu keluhan. Sementara itu, Prefektur Shizuoka melaporkan bahwa staf mereka sempat mengalami kekerasan verbal melalui telepon hingga merasa takut untuk menjawab panggilan.
Meski sebagian besar pemerintah daerah menyatakan bahwa banjir keluhan tidak memengaruhi kebijakan mereka, Prefektur Shizuoka mengaku menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan hidup berdampingan multikultural demi menghindari reaksi negatif. Pemerintah Prefektur Nara juga mengakui adanya kasus serupa, tetapi memilih tidak merespons survei karena khawatir pemberitaan media justru memicu gelombang keluhan baru.
Lebih dari 90 persen dari 26 pemerintah daerah tersebut, atau sebanyak 24 daerah, melaporkan bahwa jumlah keluhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka menyebut lonjakan jumlah warga asing serta maraknya perdebatan mengenai warga negara asing selama pemilihan Dewan Penasihat pada Juli lalu sebagai faktor utama.
Masami Wakayama, profesor ilmu politik di Universitas Hokuriku Gakuin, menilai bahwa beban yang terkonsentrasi pada pemerintah daerah dapat membuat mereka merasa terintimidasi, sehingga berpotensi memundurkan upaya menuju masyarakat multikultural. Ia juga menyoroti bahwa pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal saat ini sangat berhati-hati dalam memperkenalkan kebijakan yang dianggap sebagai “kebijakan imigrasi” karena khawatir kehilangan dukungan pemilih konservatif. Namun, menurutnya, penyesuaian terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial adalah hal yang tak terhindarkan, dan diperlukan penguatan sistem pendukung bagi pemerintah daerah, termasuk pengembangan regulasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Sc : mainichi
