Jepang perlu memperkuat pengawasan imigrasi untuk mencegah praktik kerja ilegal, sekaligus memperluas kesempatan bagi warga asing untuk mempelajari bahasa Jepang dan memahami budaya setempat. Hal ini disampaikan oleh sebuah panel penasihat pemerintah pada hari Senin.
Panel yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan akademisi itu menyerahkan rekomendasinya kepada Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi. Rekomendasi tersebut disusun seiring rencana pemerintah untuk memperbarui rencana dasar kebijakan imigrasi, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang inklusif, di mana warga Jepang dan warga asing dapat hidup berdampingan. Langkah ini juga didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk asing dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam laporannya, panel menyoroti kasus-kasus di mana warga asing yang memegang visa spesialis — seperti insinyur, penerjemah, atau tenaga layanan internasional — justru ditempatkan untuk bekerja secara ilegal sebagai pekerja kasar, yang tidak sesuai dengan status izin tinggal mereka.
Panel mendesak otoritas imigrasi Jepang untuk lebih serius menangani masalah tersebut serta melakukan peninjauan dan revisi jika diperlukan terhadap sistem pengawasan imigrasi dan manajemen izin tinggal yang berlaku saat ini.
Di sisi lain, panel juga menekankan pentingnya langkah-langkah untuk membantu warga asing beradaptasi dengan masyarakat Jepang. Salah satunya melalui penyelenggaraan seminar dan program yang bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, sekaligus memperdalam pemahaman tentang budaya dan kebiasaan sosial di Jepang.
Badan Layanan Imigrasi Jepang akan memasukkan rekomendasi ini ke dalam rencana dasar pengawasan imigrasi dan manajemen izin tinggal, yang diperbarui setiap lima tahun sekali.
Dewan penasihat ini didirikan pada tahun 1990 dan telah menggelar 10 pertemuan sejak Desember tahun lalu. Kikumi Noguchi, anggota dewan sekaligus wakil presiden eksekutif Universitas Hitotsubashi, menjabat sebagai ketua panel tersebut.
Sc : JT
