Kementerian pertanahan Jepang meminta pemerintah daerah di seluruh negeri untuk mulai mengumpulkan informasi mengenai kewarganegaraan dan status tinggal penyewa asing yang menempati rumah susun publik. Kebijakan ini bertujuan memastikan aturan lingkungan setempat dapat dipahami dengan baik serta instruksi evakuasi dapat disampaikan secara efektif saat terjadi bencana.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism sebagai bagian dari kebijakan nasional terkait warga asing yang disusun pemerintah pusat pada Januari lalu. Meski beberapa pemerintah daerah telah lebih dulu mengumpulkan data serupa, kementerian kini mendorong penerapannya secara nasional.
Berdasarkan pemberitahuan tertanggal 10 Februari, pemerintah daerah diminta mengonfirmasi data yang diperlukan melalui salinan sertifikat domisili atau dokumen sejenis yang diajukan warga asing saat mendaftar menempati rumah susun publik.
Pemberitahuan tersebut juga menekankan bahwa kontak darurat yang ideal adalah pihak yang dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Jepang. Bagi penyewa asing yang tidak mampu menyediakan kontak tersebut secara mandiri, pemerintah daerah diminta untuk mengarahkan mereka ke organisasi pendukung perumahan.
Karena pengumpulan data kewarganegaraan memerlukan penyesuaian terhadap peraturan atau tata tertib daerah, waktu pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan akan berbeda-beda di setiap munisipalitas. Kementerian juga mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pengumpulan data kewarganegaraan penyewa asing yang sudah tinggal di rumah susun publik, sejauh hal tersebut memungkinkan.
Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan yang disusun pada Januari oleh pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang bertujuan memperketat aturan terkait warga asing sekaligus mendorong kohesi sosial. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut diperlukan untuk merespons keresahan publik terkait aktivitas ilegal serta dugaan penyalahgunaan sistem kesejahteraan dan layanan sosial lainnya.
Sc : JT
