Rencana Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk memangkas pajak atas pembelian makanan berisiko menurunkan penerimaan negara dan melemahkan kondisi keuangan Jepang dalam jangka panjang. Peringatan tersebut disampaikan oleh S&P Global Ratings, menandai meningkatnya kekhawatiran lembaga pemeringkat itu terhadap kebijakan fiskal Jepang.
Direktur pemeringkatan sovereign S&P Global Ratings yang berbasis di Singapura, Rain Yin, mengatakan bahwa risiko dari pemotongan pajak termasuk pajak penjualan pada beberapa komoditas—bukanlah dampak sesaat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menurunkan pendapatan pemerintah secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya komponen belanja struktural pemerintah, pemotongan pajak semacam itu berpotensi semakin memperburuk kondisi fiskal Jepang, terutama jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara melemah.
Pernyataan S&P ini memperkuat kekhawatiran pasar bahwa janji pemangkasan pajak konsumsi, yang digulirkan menjelang pemilu, dapat memberi tekanan jangka panjang terhadap stabilitas keuangan Jepang yang saat ini sudah dibebani oleh utang publik yang sangat besar dan biaya sosial akibat populasi yang menua.
Janji Takaichi untuk menangguhkan pajak makanan sebesar 8% selama dua tahun semakin mengguncang pasar. Kebijakan ini diperkirakan akan mengurangi penerimaan negara sekitar 5 triliun yen per tahun, setara dengan anggaran pendidikan nasional. Takaichi sendiri menyebut kebijakan ini sebagai “impian lamanya”, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana kekurangan penerimaan tersebut akan ditutup.
Kekhawatiran makin besar karena struktur anggaran Jepang yang rapuh. Hampir 60% anggaran negara dihabiskan untuk jaminan sosial dan biaya pembiayaan utang, dua pos yang dipastikan terus meningkat seiring penuaan penduduk. Dalam rancangan anggaran 2026 sebesar 122 triliun yen, sekitar seperempat dibiayai dengan penerbitan utang dan hampir 22% berasal dari pajak konsumsi—sumber pajak terbesar Jepang.
Para ekonom menilai pemotongan pajak konsumsi sangat berisiko. Kepala ekonom Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami, menegaskan bahwa pemotongan pajak sebesar 5 triliun yen, meskipun hanya dua tahun, sangat sulit untuk dibalikkan begitu diberlakukan.
