Para pelajar dan pendidik di Jepang menyuarakan kekhawatiran bahwa aktivitas kampanye yang bising menjelang pemilu umum 8 Februari dapat mengganggu proses belajar dan pelaksanaan ujian masuk sekolah.
Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kali ini menjadi yang pertama digelar pada bulan Februari sejak 1990, periode yang bertepatan dengan musim ujian masuk universitas di seluruh Jepang serta ujian masuk SMP swasta di Tokyo.
Meski undang-undang pemilihan umum mengatur agar kegiatan kampanye menghindari kebisingan di sekitar sekolah, aturan tersebut tidak disertai sanksi. Menjelang pemilihan sela majelis prefektur Fukui yang digelar Minggu lalu, sebuah kendaraan kampanye sempat melintas di dekat lokasi ujian masuk universitas dan mendapat peringatan dari komite pemilihan prefektur.
Hiroshi Watanabe, pengelola lembaga bimbingan belajar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kebisingan kampanye terhadap para siswa. Ia mengatakan bahwa murid-muridnya telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, sehingga ia mempertanyakan mengapa pemilu harus digelar pada waktu seperti ini.
Seorang siswa kelas tiga SMA yang mengikuti bimbel tersebut mengatakan ujian masuk universitas pilihan utamanya berlangsung tepat pada hari pemungutan suara. Ia berharap para kandidat setidaknya menjaga ketenangan selama jam ujian.
Seorang siswi kelas enam SD berusia 12 tahun juga mengaku cemas, karena suara sekecil jatuhnya pensil saja bisa mengalihkan konsentrasinya.
Pejabat dari Universitas Komazawa, yang menjadwalkan ujian masuk pada 4–8 Februari, mengatakan bahwa perubahan jadwal sulit dilakukan. Ia menambahkan bahwa pihak kampus hanya bisa meminta para kandidat untuk bersikap bijaksana.
Sejumlah kandidat menyatakan akan berupaya tidak menimbulkan kebisingan di sekitar lokasi ujian. Taro Inaba, kandidat dari Partai Inovasi Jepang di daerah pemilihan satu kursi di Tokyo, mengatakan bahwa ia akan sangat memperhatikan cara berpidato di jalan dan mengoperasikan kendaraan kampanye bersuara, mengingat perusahaannya bergerak di bidang pengelolaan lokasi ujian.
Sementara itu, Kaori Suetomi, profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, menilai sudah saatnya Jepang membahas aturan hukum terkait waktu pemilu dan praktik kampanye, karena tidak semua kandidat dapat diharapkan menahan diri secara sukarela.
Sc : JT
