Pemerintah Jepang berencana mendorong penggunaan lebih luas ruang bawah tanah seperti pusat perbelanjaan dan stasiun kereta sebagai bunker multifungsi dalam situasi darurat atau serangan, menurut sumber terkait.
Langkah ini diambil karena hampir 90 persen tempat perlindungan yang saat ini ditunjuk masih berupa fasilitas publik, seperti sekolah. Pemerintah ingin memanfaatkan lebih banyak ruang bawah tanah milik swasta yang dinilai lebih aman dan kokoh.
Kabinet diperkirakan akan merampungkan rencana ini pada akhir bulan dan akan meninjau ulang kebijakan tersebut setiap lima tahun.
Per April 2025, Jepang telah menetapkan sekitar 61.000 tempat perlindungan sementara yang mampu menahan dampak ledakan rudal balistik. Namun, hanya sekitar 4.000 di antaranya yang berada di fasilitas bawah tanah.
Dalam proposal tersebut, pemilik fasilitas bawah tanah—seperti mal, jaringan kereta bawah tanah, dan tempat parkir—akan diminta untuk menyiapkan persediaan serta peralatan listrik guna menghadapi keadaan darurat jangka pendek, mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari.
Rencana ini juga mendorong stasiun besar dan fasilitas berskala besar yang baru dibangun untuk menyediakan shelter bawah tanah.
Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran aturan rasio luas lantai bangunan serta insentif lainnya agar sektor swasta mau bekerja sama.
Ruang-ruang ini nantinya juga dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara bagi masyarakat yang terjebak saat terjadi bencana besar, seperti gempa bumi.
Sc : JT
