Pemerintah Jepang berencana melepaskan cadangan minyak nasional untuk kebutuhan selama 20 hari mulai Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi ketidakpastian pasokan energi akibat situasi di Selat Hormuz.
Perdana Menteri Sanae Takaichi telah meminta kabinetnya untuk memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri sekaligus mencari sumber impor alternatif di luar kawasan Timur Tengah.
Dalam rapat kabinet pada 10 April 2026, Takaichi menyampaikan bahwa pelepasan cadangan ini akan berasal dari stok minyak publik, serta menegaskan bahwa Jepang menargetkan lebih dari setengah impor minyaknya bisa dialihkan ke jalur selain Selat Hormuz mulai Mei.
Salah satu sumber alternatif yang sudah diamankan adalah dari Amerika Serikat, dengan volume impor yang diperkirakan meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Jepang juga menjajaki pasokan dari negara lain seperti Malaysia, Azerbaijan, Brasil, Nigeria, dan Angola.
Pemerintah Jepang juga meminta para pemasok untuk memprioritaskan distribusi bahan bakar ke sektor-sektor penting, seperti kesehatan, transportasi, dan pertanian.
Selama ini, Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah, dengan sekitar 95 persen minyaknya berasal dari kawasan tersebut. Kondisi ini membuat Jepang sangat rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia.
Ketegangan yang melibatkan Iran serta konflik yang lebih luas di kawasan telah mengganggu distribusi energi. Meski sempat ada kesepakatan gencatan senjata, situasi di Selat Hormuz masih belum sepenuhnya stabil.
Sebelumnya, Jepang juga telah melepas cadangan minyak secara terbatas pada Maret dan berkoordinasi dengan negara lain untuk menjaga pasokan global. Per awal April, Jepang dilaporkan memiliki cadangan minyak yang cukup untuk sekitar 230 hari, termasuk 143 hari dari cadangan publik.
Langkah ini menunjukkan upaya Jepang untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang masih belum menentu.
