Pemerintah Jepang dan parlemen Jepang saat ini tengah membahas pengetatan aturan visa bagi warga asing, termasuk revisi Undang-Undang Imigrasi yang akan menaikkan biaya perpanjangan status tinggal secara drastis.
Di tengah kebijakan tersebut, muncul kekhawatiran dari masyarakat bahwa restoran-restoran etnik di Jepang bisa kesulitan bertahan hingga terancam tutup.
Salah satu fokus utama kebijakan baru ini adalah visa “Business Manager,” yaitu izin tinggal yang banyak dipakai warga asing untuk membuka usaha di Jepang atau oleh mahasiswa internasional yang ingin mendirikan perusahaan setelah lulus.
Jumlah pemegang visa ini meningkat dari sekitar 27 ribu orang pada Juni 2020 menjadi sekitar 45 ribu orang pada Juni 2025. Namun pemerintah Jepang menilai ada banyak penyalahgunaan visa tersebut sebagai “jalan pintas” untuk tinggal di Jepang.
Beberapa kasus yang disorot antara lain penggunaan perusahaan boneka, transaksi bisnis fiktif, hingga pemegang visa yang sebenarnya bekerja di tempat lain.
Karena itu, sejak Oktober 2025 pemerintah Jepang memperketat syarat visa Business Manager dengan tiga perubahan besar:
- Modal minimum dinaikkan dari 5 juta yen menjadi 30 juta yen
- Syarat mempekerjakan dua pegawai kini harus berupa warga Jepang, permanent resident, atau pihak tertentu lainnya
- Pemilik usaha atau pegawai wajib memiliki kemampuan bahasa Jepang yang cukup untuk komunikasi sehari-hari
Pemerintah Jepang menyebut aturan baru ini dibuat agar setara dengan standar negara lain seperti Korea Selatan dan Singapura.
Namun dampaknya mulai dirasakan pelaku usaha kecil asing.
Seorang pemilik restoran Vietnam di Kawaguchi, Prefektur Saitama, mengaku kesulitan memenuhi syarat modal baru sebesar 30 juta yen.
“Saya bahkan belum balik modal sejak buka restoran,” ujarnya.
Pemilik restoran lain juga mengkritik pemerintah karena dinilai lebih memilih menaikkan syarat modal daripada memperketat pemeriksaan bisnis yang benar-benar bermasalah.
Menurut survei Tokyo Shoko Research terhadap 299 perusahaan asing:
- 45,2% mengaku aturan baru akan berdampak pada bisnis mereka
- 5,3% bahkan mempertimbangkan menutup usaha
Dampaknya langsung terlihat setelah aturan diterapkan. Jumlah pengajuan visa Business Manager yang sebelumnya sekitar 1.700 per bulan turun menjadi hanya sekitar 70 per bulan, atau anjlok sekitar 96 persen.
Selain itu, parlemen Jepang juga sedang membahas kenaikan biaya perpanjangan dan perubahan status visa untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun.
Jika disahkan:
- Biaya perubahan/perpanjangan status tinggal bisa naik dari maksimal 10 ribu yen menjadi 100 ribu yen
- Biaya izin permanent resident bisa naik dari 10 ribu yen menjadi 300 ribu yen
Pemerintah beralasan bahwa “penerima manfaat harus ikut menanggung biaya,” dan dana tambahan tersebut akan dipakai untuk mendukung program integrasi warga asing di Jepang.
Namun kebijakan ini memicu protes di depan gedung parlemen Jepang. Sejumlah akademisi juga memperingatkan bahwa kenaikan biaya dan pengetatan aturan secara mendadak bisa membuat Jepang kehilangan daya tarik bagi warga asing.
Sc : mainichi
