Menu

Dark Mode
71,7% Warga Jepang Khawatir Kondisi Keuangan Negara Memburuk Usai Pajak Makanan Dipangkas Warga Asing di Kumamoto Kesulitan Dapat Informasi Gempa, Hanya 3 dari 19 Kota Punya Layanan Khusus Menyamar Jadi Orang Asing, Pria Jepang Mencoba Merampok Sebuah Konbini di Gunma Berhasil Ditangkap Polisi Manga Leviathan Bakal Diadaptasi Jadi Film Live-Action, Tayang 2027 Kereta Ekspres Tabrak Pekerja di Jalur Rel Tochigi, 4 Orang Dilaporkan Tewas Pesawat Malaysia Airlines Keluarkan Asap Hitam di Narita, Lepas Landas Dibatalkan

News

71,7% Warga Jepang Khawatir Kondisi Keuangan Negara Memburuk Usai Pajak Makanan Dipangkas

badge-check


					71,7% Warga Jepang Khawatir Kondisi Keuangan Negara Memburuk Usai Pajak Makanan Dipangkas Perbesar

Sebanyak 71,7 persen warga Jepang mengaku khawatir terhadap kondisi keuangan negara jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan pemangkasan sementara pajak konsumsi untuk makanan dan minuman. Hal tersebut terungkap dalam survei Kyodo News yang dilakukan pada akhir pekan.

Dalam survei tersebut, 71,7 persen responden mengatakan mereka khawatir atau cukup khawatir kondisi fiskal Jepang akan semakin memburuk akibat kebijakan tersebut.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya mendorong kebijakan untuk menurunkan pajak konsumsi makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen sebagai langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kondisi keuangan Jepang yang memang sudah berada dalam tekanan.

Survei yang dilakukan melalui telepon pada Sabtu dan Minggu itu juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kabinet Takaichi turun 3,5 poin persentase dibandingkan survei sebelumnya pada Juli, menjadi 50,2 persen. Angka tersebut merupakan tingkat terendah sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri tahun lalu.

Sementara itu, tingkat ketidakpuasan terhadap kabinet naik tipis menjadi 33,9 persen.

Takaichi juga mendapat sorotan terkait kebijakan belanja pemerintah yang agresif untuk mendukung sektor-sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut disebut turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar yen dan meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang.

Dalam isu politik lainnya, 73,8 persen responden menolak jika anggota parlemen yang terlibat dalam skandal dana gelap atau slush fund diberikan posisi penting di pemerintahan maupun partai.

Survei juga menanyakan sikap masyarakat terhadap keputusan Takaichi yang tidak menggunakan kata “penyesalan” (remorse) dalam pidatonya pada 15 Agustus untuk memperingati kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Sebanyak 47,8 persen mendukung keputusan tersebut, sementara 42,6 persen menentangnya.

Meski tingkat kepuasan terhadap kabinet mengalami penurunan, Partai Demokrat Liberal (LDP) masih menjadi partai dengan tingkat dukungan terbesar dalam survei, yakni 34,9 persen.

Sc : KN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Warga Asing di Kumamoto Kesulitan Dapat Informasi Gempa, Hanya 3 dari 19 Kota Punya Layanan Khusus

24 August 2026 - 07:07 WIB

Menyamar Jadi Orang Asing, Pria Jepang Mencoba Merampok Sebuah Konbini di Gunma Berhasil Ditangkap Polisi

22 August 2026 - 13:28 WIB

Kereta Ekspres Tabrak Pekerja di Jalur Rel Tochigi, 4 Orang Dilaporkan Tewas

21 August 2026 - 12:10 WIB

Pesawat Malaysia Airlines Keluarkan Asap Hitam di Narita, Lepas Landas Dibatalkan

21 August 2026 - 12:10 WIB

Jepang Siapkan Paket Pemulihan Gempa Kumamoto, Termasuk Diskon Wisata ke Wilayah Terdampak

21 August 2026 - 10:10 WIB

Trending on News