Jepang berencana menggunakan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) untuk membantu meningkatkan fasilitas pelabuhan perikanan di Indonesia. Pelabuhan tersebut nantinya juga dapat digunakan sebagai tempat persinggahan kapal patroli penjaga pantai Indonesia, menurut sumber pemerintah Jepang pada Minggu.
Dukungan Jepang untuk diversifikasi fungsi pelabuhan ini diharapkan memungkinkan kapal patroli Indonesia beroperasi di wilayah yang lebih luas sekaligus memperkuat kemampuan pengawasan maritim Indonesia. Langkah tersebut dilakukan di tengah persoalan penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan di Laut China Selatan.
Laut China Selatan memiliki sumber daya alam yang besar, menjadi jalur pelayaran internasional penting, serta memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih antara sejumlah negara Asia. China sendiri mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah laut tersebut.
Pada Maret lalu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Tokyo. Keduanya sepakat mendorong kerja sama konkret di bidang ekonomi dan keamanan. Dalam pertemuan tersebut, Takaichi juga menyampaikan keinginan Jepang untuk memperkuat kerja sama maritim dengan Indonesia, termasuk di sektor perikanan.
Rencana pemberian ODA, yang kemungkinan dilakukan melalui pinjaman yen, merupakan respons terhadap permintaan Indonesia untuk menjadikan pelabuhan perikanan sebagai pusat pemantauan aktivitas maritim. Japan International Cooperation Agency (JICA) telah melakukan studi awal sejak September 2025 terhadap tujuh lokasi, termasuk Kepulauan Natuna yang berada dekat wilayah perairan yang disengketakan. Dari studi tersebut, dua lokasi akan dipilih berdasarkan faktor seperti posisi geografis dan kepentingannya untuk pengawasan maritim.
Peningkatan fasilitas pelabuhan diperkirakan mencakup perluasan dermaga dan pembangunan fasilitas pengisian bahan bakar. Rencana pengembangannya ditargetkan selesai pada Juni 2027. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari hubungan pertahanan Jepang-Indonesia yang semakin erat. Jepang sebelumnya telah menyepakati pemberian kapal patroli berkecepatan tinggi kepada Angkatan Laut Indonesia melalui kerangka Official Security Assistance (OSA). Jepang memandang Indonesia sebagai negara penting dalam mewujudkan visi Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”, sekaligus menghadapi meningkatnya pengaruh militer dan ekonomi China di kawasan.
