Badan Layanan Imigrasi Jepang (Immigration Services Agency) berencana mempererat kerja sama dengan kementerian terkait sebagai bagian dari langkah penanggulangan tenaga kerja asing ilegal.
Mulai paling cepat Oktober, pejabat badan tersebut akan mendampingi petugas inspeksi dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata dalam patroli di lokasi pembongkaran dan konstruksi yang berada di bawah kewenangan kementerian itu.
Badan ini bertujuan memahami kondisi di lapangan tempat terjadinya pekerjaan tanpa izin, lalu menindaklanjutinya dengan bimbingan administratif dan tindakan penegakan hukum. Mereka juga mempertimbangkan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
Menurut badan tersebut, lebih dari 70% warga negara asing yang menghadapi prosedur deportasi tahun lalu terbukti telah bekerja secara ilegal.
Melihat situasi itu, Kementerian Kehakiman pada Mei lalu mengungkapkan rencana yang menargetkan “Zero Illegal Immigrants” (Nol Imigran Ilegal), dengan memperkuat penindakan pemerintah terhadap bisnis yang memfasilitasi tenaga kerja ilegal.
Kementerian transportasi secara rutin melakukan patroli di lokasi pembongkaran dan konstruksi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, pejabat daerah tidak memiliki wewenang hukum untuk memverifikasi identitas pekerja asing, meskipun dicurigai ada tenaga kerja tanpa izin.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi, penduduk asing diwajibkan membawa kartu tinggal mereka setiap saat. Karena petugas imigrasi berwenang meminta penunjukan kartu tersebut, badan ini ingin mengambil tindakan cepat dan langsung dengan mengikutsertakan mereka dalam patroli tersebut.
Badan ini juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang mengawasi fasilitas penyimpanan luar ruangan tempat plastik limbah dan logam bekas disimpan.
Muncul kekhawatiran bahwa fasilitas penyimpanan semacam itu telah menjadi sarang pekerjaan ilegal. Badan ini saat ini sedang berkoordinasi untuk melakukan inspeksi bersama di lokasi bersama pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan lokal mereka sendiri.
Sektor pertanian juga dianggap memiliki tenaga kerja ilegal yang tersebar luas, di mana pelanggaran meningkat selama musim tanam dan panen yang sibuk. Sebagai respons, badan imigrasi berencana bekerja sama dengan kementerian pertanian untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini.
Sc : JT
