Hanya 55 persen warga asing yang tinggal di Jepang tercatat membayar iuran pensiun nasional pada tahun fiskal 2023. Angka ini masih jauh di bawah tingkat pembayaran secara keseluruhan yang mencapai 85,6 persen, berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.
Meski mengalami peningkatan dari 49,7 persen pada tahun sebelumnya, pemerintah Jepang masih menghadapi kesulitan dalam meningkatkan pemahaman warga asing mengenai sistem pensiun dan manfaatnya.
Di Jepang, seluruh penduduk berusia 20 hingga 59 tahun diwajibkan mengikuti program pensiun nasional, tanpa memandang kewarganegaraan. Pembayaran iuran juga masih dapat dilakukan hingga dua tahun setelah tanggal jatuh tempo.
Sementara itu, tingkat pembayaran iuran pensiun secara keseluruhan pada tahun fiskal 2023 mencapai 85,6 persen. Angka tersebut meningkat 1,1 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi kenaikan selama 13 tahun berturut-turut.
Pemerintah khawatir rendahnya tingkat pembayaran iuran dapat mengganggu keberlangsungan sistem pensiun Jepang. Di sisi lain, warga yang tidak membayar iuran berisiko tidak memperoleh manfaat pensiun yang cukup ketika memasuki usia lanjut.
Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah Jepang berupaya menjalin perjanjian jaminan sosial dengan berbagai negara. Perjanjian ini memungkinkan warga asing menggabungkan masa pembayaran iuran di Jepang dengan masa pembayaran di negara asalnya, sehingga mereka tidak perlu membayar iuran ganda dan kehilangan kontribusi yang telah dibayarkan.
Saat ini, Jepang telah memiliki perjanjian jaminan sosial yang berlaku dengan 24 negara, termasuk Austria yang perjanjiannya mulai berlaku pada Desember. Dari jumlah tersebut, 20 perjanjian memungkinkan penggabungan masa pembayaran iuran. Pemerintah Jepang juga sedang melakukan negosiasi dengan Vietnam.
Berdasarkan sistem pensiun Jepang, seseorang harus membayar iuran atau memperoleh pembebasan pembayaran selama minimal 10 tahun agar berhak menerima manfaat pensiun pada masa tua.
Namun, warga asing yang meninggalkan Jepang tetap dapat mengajukan pencairan sebagian iuran yang telah dibayarkan melalui mekanisme lump-sum withdrawal payment atau pembayaran sekaligus.
Selain itu, pemerintah Jepang diperkirakan akan memperketat pengawasan terhadap warga yang menunggak iuran. Mulai Juni 2027, pemerintah berencana memeriksa catatan pembayaran pensiun saat proses pemeriksaan status kependudukan.
Pada prinsipnya, permohonan perubahan maupun perpanjangan status izin tinggal dapat ditolak apabila pemohon tidak membayar iuran meskipun telah menerima pemberitahuan atau permintaan untuk melunasi kewajibannya.
Catatan: Kewajiban membayar iuran pensiun berlaku bagi seluruh penduduk Jepang yang memenuhi ketentuan usia, termasuk warga asing. Namun, terdapat ketentuan pembebasan atau penangguhan pembayaran bagi mereka yang memenuhi persyaratan.
Sc : KN
