Pemerintah Hokkaido, sebuah pulau di utara Jepang yang populer di kalangan wisatawan, akan memperkenalkan pajak penginapan hingga 500 yen (sekitar Rp 50.000) per malam mulai April 2026. Langkah ini mengikuti tren di beberapa prefektur dan kota di Jepang yang menggunakan pendapatan dari pajak untuk memperbaiki infrastruktur dan transportasi di tengah lonjakan pariwisata.
Dengan sekitar 20 pemerintah daerah di Hokkaido, termasuk ibu kota prefektur, Sapporo, yang bersiap menerapkan pajak penginapan masing-masing, para tamu hotel dan penginapan akan menghadapi pajak berganda.
Menurut peraturan yang diadopsi oleh Majelis Hokkaido pada bulan Desember, para pengunjung akan dikenakan biaya:
- 100 yen per malam untuk kamar dengan tarif kurang dari 20.000 yen.
- 200 yen untuk tarif antara 20.000 hingga kurang dari 50.000 yen.
- 500 yen untuk tarif 50.000 yen atau lebih per malam.
Penerapan pajak penginapan ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 4,5 miliar yen untuk pemerintah Hokkaido.
Di antara pemerintah daerah di Hokkaido, Sapporo akan mengenakan pajak 200 yen per malam untuk kamar dengan tarif di bawah 50.000 yen dan 500 yen untuk tarif di atas 50.000 yen. Dengan aturan ini, seorang tamu hotel dengan tarif kamar 50.000 yen harus membayar total pajak penginapan sebesar 1.000 yen.
Sementara itu, di Kutchan, lokasi resor ski Niseko yang populer, pajak sebesar 2 persen dari tarif kamar akan diberlakukan.
Pajak penginapan telah diperkenalkan sebelumnya di Jepang, dimulai di Tokyo pada tahun 2002. Pajak serupa juga telah diterapkan di Prefektur Osaka dan Fukuoka, serta di kota-kota seperti Kanazawa dan Kyoto.
Sc : Kyodo
