Pemerintah Jepang menyetujui penerapan pajak penginapan di sembilan kota dan dua prefektur mulai musim gugur tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengelola lonjakan wisatawan pascapandemi.
Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, Seiichiro Murakami, mengesahkan pajak ini untuk Prefektur Miyagi dan Hiroshima, serta beberapa kota di Hokkaido, Gifu, Miyagi, dan Shimane. Dengan keputusan ini, total 24 pemerintah daerah kini telah mendapatkan persetujuan untuk memberlakukan pajak tersebut.
Pendapatan dari pajak penginapan akan digunakan untuk mendukung industri pariwisata serta mengatasi dampak overtourism. Beberapa kota yang menerapkan kebijakan ini termasuk Otaru di Hokkaido yang terkenal dengan kanalnya, serta Gero di Gifu yang populer sebagai destinasi onsen.
Besaran pajak bervariasi antara 100 hingga 500 yen per orang per malam, tergantung kebijakan masing-masing daerah. Namun, siswa dalam perjalanan sekolah akan dibebaskan dari pajak ini.
Sejak Tokyo pertama kali menerapkan pajak penginapan pada 2002, berbagai daerah seperti Osaka dan Kyoto telah mengadopsi kebijakan serupa. Atami di Prefektur Shizuoka akan mulai memberlakukan pajak ini pada April, diikuti oleh Desa Akaigawa di Hokkaido pada November. Chiba dan Okinawa juga sedang dalam tahap persiapan penerapan pajak penginapan.
Sebagai kota yang paling terdampak overtourism, Kyoto berencana menaikkan pajak penginapannya dari maksimum 1.000 yen menjadi 10.000 yen.
Sc : JT
