Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk melipatgandakan pasokan beras cadangan menjadi sekitar 600.000 ton, di tengah harga beras yang masih berada di level mendekati rekor tertinggi akibat kekurangan pasokan, menurut sumber yang dekat dengan isu ini pada Kamis.
Pemerintah sedang mengkaji rencana untuk melepaskan 300.000 ton beras cadangan dalam tiga bulan hingga Juli, sebagai tambahan dari 321.000 ton yang telah dilelang dalam tiga tahap antara Maret hingga April.
Jika rencana ini dilaksanakan, jumlah beras cadangan pemerintah akan turun menjadi sekitar 300.000 ton, yakni hanya sepertiga dari level yang dianggap ideal. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam merespons jika terjadi gagal panen akibat bencana alam atau cuaca buruk.
Harga beras rata-rata sempat terus naik dan mencetak rekor sebelum akhirnya turun untuk pertama kalinya dalam 18 minggu pada minggu yang berakhir 4 Mei.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa total beras yang diamankan oleh distributor utama hingga akhir Januari 2025 turun 230.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan yang lebih buruk dibandingkan 210.000 ton pada akhir Desember.
Penurunan pasokan ini terjadi meskipun produksi beras tahun 2024 meningkat 180.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 6,79 juta ton. Kementerian menduga bahwa pedagang grosir dan petani sengaja menimbun beras karena memperkirakan harga akan naik.
Distribusi beras di Jepang menurun setelah gelombang panas ekstrem pada musim panas 2023, sementara konsumsi beras meningkat di restoran karena lonjakan wisatawan asing.
Sesuai undang-undang, beras cadangan hanya dapat dilepas jika terjadi penurunan produksi yang tajam, sehingga Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan awalnya bersikap hati-hati. Namun, pelepasan beras akhirnya diputuskan dengan syarat bahwa jumlah yang sama harus dibeli kembali, secara prinsip, dalam waktu satu tahun.
Kini, pemerintah dan sebagian anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) tengah mempertimbangkan pelonggaran syarat pembelian kembali, karena aturan tersebut dinilai menghambat partisipasi distributor dalam lelang, akibat kekhawatiran mereka tidak bisa menjual kembali beras jika nantinya terjadi kekurangan pasokan.
“Penghapusan persyaratan ini seharusnya bisa mendorong lebih banyak partisipasi dalam lelang,” kata kepala kebijakan LDP, Itsunori Onodera, kepada wartawan pada Rabu setelah menginspeksi gudang penyimpanan beras cadangan di Prefektur Saitama, dekat Tokyo.
Sc : Kyodonews
