Pemerintah Jepang merekomendasikan kenaikan rekor sebesar ¥63, atau sekitar 6 persen, untuk upah minimum rata-rata per jam di negara tersebut pada tahun fiskal 2025. Angka ini naik dari usulan tahun sebelumnya yang sebesar ¥50. Rekomendasi ini diumumkan pada hari Senin oleh Dewan Pusat Upah Minimum, sebuah panel yang memberikan saran kepada Menteri Tenaga Kerja. Jika disetujui, maka rata-rata upah minimum nasional akan menjadi ¥1.118 per jam, dan untuk pertama kalinya, upah di seluruh 47 prefektur diperkirakan akan melebihi ¥1.000 per jam. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya harga beras dan barang kebutuhan pokok lainnya.
Setelah usulan ini disampaikan, dewan upah minimum di masing-masing prefektur akan membuat keputusan mereka sendiri, dan upah baru tersebut akan mulai berlaku pada awal Oktober. Untuk menyusun proposal ini, pemerintah membagi 47 prefektur menjadi tiga kelompok berdasarkan kekuatan ekonomi mereka. Kenaikan ¥63 diusulkan untuk prefektur dalam kelompok A, yang mencakup Tokyo, Osaka, dan empat prefektur lainnya. Kelompok B terdiri dari 28 prefektur seperti Hokkaido, Fukushima, Ishikawa, dan Hyogo. Sementara itu, kelompok C yang terdiri dari 13 prefektur dengan ekonomi lebih lemah, seperti Aomori, Iwate, Kochi, dan Kagoshima, justru direkomendasikan kenaikan sebesar ¥64, sebagai upaya mengejar ketertinggalan dan mengatasi kekurangan tenaga kerja.
Jika semua prefektur mengikuti rekomendasi ini, maka 31 prefektur yang saat ini memiliki upah minimum di bawah ¥1.000 per jam akan melampaui angka tersebut. Dewan pusat juga menyoroti naiknya harga barang dan jasa yang menekan keuangan rumah tangga. Berdasarkan data harga konsumen nasional, harga makanan mengalami kenaikan rata-rata 6,4 persen dari tahun ke tahun dalam periode Oktober 2024 hingga Juni 2025. Sementara itu, harga barang dan jasa yang biasanya dibayar sebulan sekali, seperti tagihan listrik, naik sebesar 6,7 persen.
Keputusan dewan ini juga mempertimbangkan hasil negosiasi kenaikan upah antara buruh dan manajemen tahun ini. Subkomite dewan tersebut mengadakan tujuh kali pertemuan untuk membahas rekomendasi upah minimum 2025, jumlah yang belum pernah terjadi dalam 44 tahun terakhir, sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pandangan dari kedua belah pihak.
Namun, usulan kenaikan 6 persen ini masih belum mencapai target tahunan sebesar 7,3 persen yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pemerintah menaikkan upah minimum nasional rata-rata menjadi ¥1.500 per jam dalam dekade 2020-an. Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk subsidi, kepada prefektur yang menerapkan kenaikan melebihi rekomendasi dewan pusat.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyampaikan kepada wartawan bahwa pemerintah akan terus mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk mendukung reformasi manajemen dan kenaikan gaji, termasuk di perusahaan kecil dan mikro. Ia menambahkan bahwa pemikiran dasar mengenai kenaikan upah sebagai landasan strategi pertumbuhan nasional semakin tersebar dan mulai menunjukkan hasil. Ishiba juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan intensif bagi prefektur yang melakukan kenaikan di atas level yang direkomendasikan. Ia menyatakan tekadnya untuk terus berupaya dan menyampaikan bahwa target ¥1.500 per jam akan bisa dicapai ketika langkah-langkah yang diambil mulai menunjukkan hasil positif.
