Ekspor sake dan produk makanan Jepang yang ditujukan ke China mengalami keterlambatan dalam proses masuk ke negara tersebut. Sumber dari industri perdagangan menyebutkan bahwa hambatan ini terjadi di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara Beijing dan Tokyo, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada November lalu terkait kemungkinan konflik di Taiwan.
Lambatnya proses bea cukai di China diyakini sebagai bagian dari respons pemerintah China terhadap pernyataan Takaichi, yang dinilai mengisyaratkan bahwa Jepang akan bertindak jika terjadi tekanan atau tindakan koersif terhadap Taiwan.
Menurut sejumlah sumber, Kedutaan Besar Jepang di Beijing telah menerima berbagai pertanyaan dari perusahaan Jepang yang terdampak. Pihak kedutaan pun mendesak China agar menjalankan prosedur perdagangan secara semestinya dan menjamin transparansi dalam proses bea cukai.
Sejak pernyataan Takaichi tersebut, China disebut meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Jepang. Pemerintah China juga kembali mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang serta memberlakukan kembali larangan impor produk laut asal Jepang.
Selain itu, pada Selasa lalu, China memperketat pembatasan ekspor barang “dual-use” ke Jepang, yaitu barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer. Beberapa pihak menduga pembatasan ini mencakup unsur tanah jarang atau rare earths.
Data Kementerian Pertanian Jepang menunjukkan bahwa ekspor sake ke China mencapai sekitar 11,6 miliar yen atau sekitar 74 juta dolar AS pada 2024, menjadikannya pasar ekspor terbesar sake Jepang.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa setelah produk sake tiba di China, proses pemeriksaan bea cukai memakan waktu jauh lebih lama dari biasanya, berkisar antara beberapa minggu hingga satu bulan. Dalam beberapa kasus, waktu pemeriksaan bahkan menjadi dua kali lipat. Muncul spekulasi bahwa otoritas China secara sengaja menjadikan sake sebagai target karena dianggap sebagai “simbol Jepang”.
Keterlambatan ini dilaporkan terjadi di sejumlah pelabuhan besar di China, termasuk Tianjin serta Shenzhen di Provinsi Guangdong. Tidak hanya sake, ekspor sejumlah bahan makanan dan produk pangan olahan dari Jepang juga mengalami penundaan serupa.
Dalam beberapa kasus, pihak bea cukai China meminta rincian jalur distribusi barang di Jepang, untuk memastikan apakah produk tersebut pernah melewati prefektur seperti Fukushima, Miyagi, atau Tokyo. Hingga kini, China masih memberlakukan larangan impor produk laut dan pangan lainnya dari 10 prefektur di Jepang, kebijakan yang diberlakukan sejak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2011 yang memicu kecelakaan nuklir Fukushima.
Di tengah perlambatan ekonomi China akibat krisis berkepanjangan di sektor properti, seorang sumber yang memahami hubungan bilateral kedua negara mengatakan bahwa Beijing tampaknya memilih langkah balasan terhadap Jepang yang tidak terlalu merugikan perekonomian domestiknya sendiri.
Pengiriman barang yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan China dilaporkan masih diproses seperti biasa. Namun, sejumlah perusahaan Jepang mengeluhkan bahwa proyek kerja sama dengan perusahaan milik negara China dihentikan atau ditunda.
Seorang sumber dari industri perdagangan menyebutkan bahwa keterlambatan pemeriksaan bea cukai terhadap sake Jepang dapat dikategorikan sebagai bentuk “pelecehan”, mengingat dampaknya terhadap ekonomi China dinilai relatif kecil.
China sebelumnya juga pernah memperketat pemeriksaan bea cukai pada awal 2010-an, ketika hubungan dengan Jepang memanas akibat sengketa Kepulauan Senkaku di Laut China Timur. Saat itu, keterlambatan terjadi pada berbagai jenis barang, termasuk komponen elektronik.
Sc : JT
