Pemerintah Jepang berencana menyusun panduan mengenai penerapan tarif ganda (dual pricing) di fasilitas wisata publik, demikian disampaikan Menteri Transportasi pada Selasa. Kebijakan penetapan harga berbeda antara warga lokal dan wisatawan dinilai semakin menguat sebagai salah satu strategi untuk mengatasi overtourism.
Menteri Transportasi Yasushi Kaneko mengatakan bahwa meskipun penetapan harga pada dasarnya merupakan kewenangan masing-masing operator dengan mempertimbangkan permintaan dan faktor lainnya, pemerintah tetap perlu memberikan arahan.
“Penting agar harga ditetapkan dengan cara yang memungkinkan (pelaku usaha) mempertahankan operasional dan layanan mereka ke depan,” ujar Kaneko dalam konferensi pers.
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism diperkirakan akan meminta panel ahli untuk membahas rincian panduan tersebut.
Jepang sendiri tengah berupaya meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Tahun lalu, jumlah pengunjung asing mencetak rekor baru dengan total melampaui 40 juta orang untuk pertama kalinya. Namun lonjakan ini juga memunculkan berbagai persoalan, termasuk kepadatan dan perilaku wisatawan yang kurang tertib.
Menurut Japan Tourism Agency, fasilitas wisata saat ini menggunakan berbagai metode penetapan harga. Misalnya, memberikan diskon bagi warga lokal atau menggratiskan anak-anak untuk menggunakan fasilitas tertentu.
Pada Minggu lalu, Kota Himeji di Jepang barat, yang menjadi lokasi Himeji Castle, menaikkan biaya masuk situs Warisan Dunia tersebut dari 1.000 yen menjadi 2.500 yen bagi nonresiden berusia 18 tahun ke atas.
Sementara itu, Kyoto, destinasi populer yang dikenal dengan kuil-kuil dan budaya tradisionalnya, tengah mempertimbangkan kenaikan tarif bus umum bagi nonresiden yang menuju kota tersebut, sekaligus menurunkan tarif tetap yang saat ini berlaku bagi warga setempat mulai tahun fiskal 2027.
Pemerintah Jepang juga meminta museum nasional untuk mempertimbangkan penerapan sistem tarif ganda paling lambat akhir Maret 2031.
Sc : JT
