Menu ✖

Dark Mode
Minat Beli? Ichiran Rilis Kit Konter Mini agar Penggemar Bisa Menikmati Ramen di Rumah Layaknya Makan di Restoran Parade Marching Band Polisi dari Empat Negara Meriahkan Kawasan Ginza di Tokyo Patung Maskot Myaku-Myaku Expo Osaka Masih Ramai Dikunjungi Wisatawan Jumlah Imigran Jangka Panjang ke Jepang Naik 9,5 Persen pada 2025, Berbeda dari Tren Negara Maju Lain Hanya 55%Warga Asing di Jepang Membayar Iuran Pensiun, Pemerintah Siapkan Pengawasan Lebih Ketat Akihabara Pasang 22 Tempat Sampah Pintar Bertenaga Surya untuk Atasi Sampah Wisatawan

News

Jepang Berlakukan Undang-Undang Darurat Pasokan Pangan demi Stabilkan Harga

badge-check


					Jepang Berlakukan Undang-Undang Darurat Pasokan Pangan demi Stabilkan Harga Perbesar

Undang-undang baru Jepang terkait langkah darurat pasokan pangan, yang mulai berlaku minggu lalu, memberi wewenang kepada pemerintah untuk memerintahkan para petani menyusun rencana peningkatan produksi makanan pokok seperti beras, jika pasokan dalam negeri menyusut dan harga melonjak tajam.

Langkah ini diambil untuk mengatasi potensi krisis pangan, di tengah ketidakstabilan produksi tanaman bernutrisi akibat perubahan iklim dan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, yang selama ini dikenal sebagai “lumbung pangan Eropa” karena tanah hitamnya yang subur.

Di Jepang sendiri, harga pangan terus meningkat. Data pemerintah menunjukkan bahwa harga beras melonjak hingga 80,9 persen pada Februari dibandingkan tahun sebelumnya — kenaikan tertinggi sejak data sejenis mulai dicatat pada tahun 1971. Undang-undang ini sendiri disahkan pada Juni tahun lalu.

12 Komoditas Kunci Dilindungi

Dalam undang-undang tersebut, terdapat 12 jenis pangan penting yang dikategorikan sebagai prioritas, seperti:

Pemerintah juga akan berupaya mengamankan pasokan pupuk dan pestisida yang dibutuhkan untuk produksi pangan.

Jika pasokan dari makanan-makanan tersebut turun lebih dari 20 persen dari rata-rata, dan harga mengalami lonjakan, pemerintah dapat memerintahkan petani dan pelaku industri pangan untuk menyusun dan menyerahkan rencana guna:

  • Meningkatkan produksi

  • Menambah impor

  • Meningkatkan volume distribusi ke pasar

Undang-undang juga menyebutkan bahwa kegagalan dalam memenuhi perintah tersebut dapat dikenai sanksi. Namun, jika kekurangan pasokan dalam negeri masih dapat ditutupi dengan impor, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan perintah peningkatan produksi.

Meski harga beras meningkat, pemerintah saat ini belum berencana memerintahkan petani atau pelaku distribusi untuk meningkatkan produksinya, karena pasokan masih cukup dan harga sedang berada dalam tren naik.

Sc : JT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Minat Beli? Ichiran Rilis Kit Konter Mini agar Penggemar Bisa Menikmati Ramen di Rumah Layaknya Makan di Restoran

16 November 2026 - 15:10 WIB

Parade Marching Band Polisi dari Empat Negara Meriahkan Kawasan Ginza di Tokyo

16 November 2026 - 12:10 WIB

Patung Maskot Myaku-Myaku Expo Osaka Masih Ramai Dikunjungi Wisatawan

16 November 2026 - 07:28 WIB

Jumlah Imigran Jangka Panjang ke Jepang Naik 9,5 Persen pada 2025, Berbeda dari Tren Negara Maju Lain

14 November 2026 - 06:20 WIB

Hanya 55%Warga Asing di Jepang Membayar Iuran Pensiun, Pemerintah Siapkan Pengawasan Lebih Ketat

13 November 2026 - 13:54 WIB

Trending on News