Jepang dan negara-negara Afrika pada Jumat sepakat untuk bekerja sama mewujudkan “pasokan yang stabil dan pengembangan bertanggung jawab” atas mineral penting di benua kaya sumber daya tersebut, di tengah meningkatnya upaya global untuk memastikan keamanan ekonomi.
Pernyataan bersama yang diadopsi pada konferensi bantuan untuk Afrika itu juga menekankan pentingnya manajemen utang yang tepat serta supremasi hukum, tampaknya dengan mempertimbangkan meningkatnya pengaruh ekonomi dan militer Tiongkok.
“Mengingat permintaan global terhadap mineral penting, kami menyerukan kemitraan yang adil dan setara yang mendukung pengolahan lokal serta peningkatan nilai sumber daya ini di Afrika,” demikian pernyataan deklarasi yang diterbitkan pada Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika (TICAD) ke-9.
Para pemimpin Jepang dan Afrika juga berjanji untuk “menciptakan bersama solusi inovatif dan berkelanjutan” agar Afrika dapat “mencapai transformasi struktural dan mengatasi ketidakamanan ekonomi, ketidakamanan manusia, serta tantangan kesenjangan.”
Konferensi ini digelar saat Jepang, juga kekuatan global lain seperti Tiongkok, memandang Afrika dengan ekonominya yang berkembang pesat serta populasi mudanya yang terus bertambah sebagai destinasi investasi menjanjikan bagi perusahaan domestik.
“Kami akan berupaya memperluas investasi untuk masa depan Afrika, meningkatkan kerja sama industri, dan membina sumber daya manusia,” kata Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, yang menjadi salah satu ketua konferensi, dalam jumpa pers.
Pertemuan yang dipimpin Jepang ini berlangsung di Yokohama di tengah persaingan sengit untuk mendapatkan akses terhadap mineral kunci, termasuk logam tanah jarang. Mineral penting dianggap esensial bagi inovasi dan dekarbonisasi, misalnya kobalt yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik.
Mengingat kurangnya pembiayaan pembangunan yang memadai dan tingginya biaya pembayaran utang yang dihadapi negara-negara Afrika, deklarasi tersebut menekankan perlunya memperkuat “kapasitas manajemen utang dan meningkatkan transparansi utang.”
Tiongkok telah memperluas pengaruhnya dengan investasi besar, namun juga menghadapi kritik atas dugaan “diplomasi jebakan utang” terhadap negara-negara berkembang dengan menggunakan pinjaman sebagai alat untuk mendapatkan konsesi dari negara peminjam.
Para pemimpin juga mencatat inisiatif Jepang mengenai “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” sebuah visi yang menekankan pentingnya supremasi hukum di tengah meningkatnya ketegasan Beijing di Laut Cina Timur dan Selatan. Ungkapan yang sama juga muncul dalam deklarasi dua konferensi sebelumnya.
Konferensi ini juga berlangsung saat tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta kebijakannya membongkar program bantuan luar negeri Amerika menimbulkan bayangan bagi perekonomian Afrika.
Dalam deklarasi, para pemimpin berjanji untuk terus memajukan integrasi regional dan konektivitas melalui Kawasan Perdagangan Bebas Afrika (AfCFTA), yang bertujuan meningkatkan daya saing kawasan dengan menghapus tarif dan menyelaraskan aturan dalam blok tersebut.
Sembari memperingatkan bahwa “meningkatnya proteksionisme perdagangan” membatasi akses Afrika ke pasar internasional, para pemimpin berjanji berupaya meningkatkan perdagangan intra-kawasan dengan memperkuat sektor swasta dan menghubungkannya ke rantai pasokan global.
Terkait reformasi Dewan Keamanan PBB, yang telah lama diupayakan Jepang dengan ambisi menjadi anggota tetap, para pemimpin menegaskan kembali dukungan untuk “representasi penuh Afrika” di badan tersebut.
Janji lainnya dalam deklarasi termasuk memastikan akses layanan medis dasar bagi masyarakat Afrika, memfasilitasi pertukaran pemuda antara Afrika dan Jepang, serta meningkatkan pertanian dan sistem pangan.
Konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan dari sekitar 50 negara Afrika ini membahas tiga agenda utama selama tiga hari, yaitu perdamaian dan stabilitas, isu ekonomi, serta isu sosial.
TICAD diselenggarakan bersama oleh pemerintah Jepang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Program Pembangunan PBB, Bank Dunia, dan Komisi Uni Afrika.
Sejak diluncurkan pada 1993, konferensi ini diadakan setiap lima tahun hingga 2013, lalu berubah menjadi setiap tiga tahun sekali.
sc : KN
