Pemerintah Jepang melayangkan protes keras kepada China setelah Beijing menambahkan 20 entitas Jepang yang terkait dengan sektor pertahanan ke dalam daftar larangan ekspor barang penggunaan ganda (dual-use). Pemerintah Jepang menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut.
Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Kei Sato, menyebut langkah China sebagai tindakan yang “sama sekali tidak dapat ditoleransi dan sangat disesalkan”. Dalam konferensi pers pada Selasa, ia mengatakan pemerintah Jepang akan menilai dampak kebijakan tersebut dan mempertimbangkan respons yang diperlukan.
Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, protes resmi disampaikan oleh Masaaki Kanai, Kepala Biro Urusan Asia dan Oseania, bersama pejabat senior Kedutaan Besar Jepang di China serta kementerian perdagangan.
Langkah terbaru China ini menyusul kebijakan pada 6 Januari lalu, ketika Beijing memperketat pembatasan ekspor barang dual-use ke Jepang. Barang-barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer dan diduga mencakup rare earth atau logam tanah jarang.
Rare earth merupakan material penting dalam pembuatan teknologi canggih, mulai dari kendaraan listrik hingga persenjataan. China saat ini mendominasi pasokan rare earth global, sehingga kebijakan ini berpotensi memberi dampak besar bagi industri Jepang.
Tekanan ekonomi Beijing terhadap Tokyo dilaporkan meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan di parlemen pada November lalu yang menyiratkan bahwa serangan terhadap Taiwan—wilayah demokratis yang diklaim China—dapat memicu respons dari Pasukan Bela Diri Jepang.
Anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries termasuk di antara entitas yang masuk daftar larangan, menurut Kementerian Perdagangan China. Pihak Kawasaki menyatakan masih mengonfirmasi detail pembatasan tersebut.
Sementara itu, IHI Corp., yang dikenal sebagai pengembang dan produsen mesin pesawat untuk Kementerian Pertahanan Jepang, mengatakan pihaknya masih memverifikasi fakta setelah enam perusahaan dalam grupnya terdampak kebijakan tersebut.
Sejumlah perusahaan lain mengaku tidak mengetahui alasan mereka menjadi target dan menyampaikan kekhawatiran atas minimnya kejelasan. Yasuhide Yajima, eksekutif senior di NLI Research Institute, menilai operasional kebijakan ekspor China yang tidak transparan merusak prediktabilitas bagi perusahaan Jepang dan sulit dicari solusinya karena merupakan bagian dari kebijakan nasional Beijing.
Ketua federasi bisnis terbesar Jepang, Japan Business Federation, Yoshinobu Tsutsui, juga mendesak China untuk menarik kembali kebijakan yang menargetkan “perusahaan-perusahaan tertentu” dan meminta pemerintah Jepang mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan situasi ini.
Sc : mainichi
