Kementerian Pertahanan Jepang menggelar pameran peluncur rudal dan perlengkapan militer lainnya pada Selasa di markas Pasukan Bela Diri Darat di Kumamoto, Jepang barat daya. Pameran ini dilakukan menjelang rencana penempatan rudal jarak jauh pertama pada 31 Maret.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Jepang untuk memiliki kemampuan serangan balasan (counterstrike), yakni kemampuan menyerang target musuh dalam situasi darurat keamanan nasional. Kebijakan ini menandai pergeseran penting dari prinsip pertahanan murni yang selama ini dipegang Jepang berdasarkan konstitusinya yang menolak perang.
Rudal yang dipamerkan merupakan versi terbaru dari Type 12 land-to-ship guided missile, yang kini memiliki jangkauan hingga sekitar 1.000 kilometer, memungkinkan menjangkau sebagian wilayah daratan dari kawasan Kyushu.
Pemerintah Jepang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, rudal tersebut dapat digunakan jika negara menilai musuh telah lebih dulu melancarkan serangan, bahkan sebelum Jepang mengalami kerusakan langsung.
Dalam pameran tersebut turut ditampilkan peluncur versi lama dan terbaru dari rudal Type 12, serta perlengkapan lain seperti kendaraan pengangkut amunisi. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kumamoto Takashi Kimura dan Wali Kota Kumamoto Kazufumi Onishi.
Namun, rencana penempatan ini menuai kritik dari warga setempat. Mereka menilai pemerintah kurang memberikan penjelasan yang memadai, terutama terkait kekhawatiran bahwa lokasi penempatan rudal dapat menjadi sasaran serangan.
Wali kota menyatakan bahwa kekhawatiran warga beragam dan pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci. Senada, gubernur juga meminta adanya forum khusus di luar pameran untuk memberikan informasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.
Sebelumnya, Pasukan Bela Diri Darat Jepang juga tidak memberi pemberitahuan kepada pemerintah daerah saat memindahkan peluncur rudal baru dan peralatan terkait ke markas Kengun Garrison pada 9 Maret dini hari.
Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan warga mendapatkan informasi yang tepat terkait kebijakan ini.
Sc : JT
