Pemerintah Jepang telah menyusun satu paket kebijakan dasar terkait warga negara asing, yang mencakup pengetatan syarat memperoleh kewarganegaraan Jepang serta berbagai langkah untuk mengatasi overtourism. Paket kebijakan ini dirumuskan dalam rapat para menteri kabinet terkait pada Jumat lalu.
Kebijakan tersebut menekankan tujuan untuk menciptakan masyarakat di mana warga Jepang dan warga negara asing dapat hidup aman, tertib, dan sejahtera bersama dengan tetap mematuhi hukum dan aturan Jepang.
Selain memperketat persyaratan kewarganegaraan, pemerintah berencana meluncurkan program baru pembelajaran bahasa Jepang dan pemahaman aturan sosial bagi penduduk asing. Tingkat pemahaman peserta terhadap bahasa dan aturan Jepang nantinya akan dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam proses peninjauan status izin tinggal.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap wisatawan asing yang memiliki tunggakan biaya medis di Jepang. Selama ini, informasi mengenai tunggakan tertentu sudah dibagikan kepada otoritas imigrasi, namun ke depan pemerintah berencana memperluas cakupan data tersebut, termasuk tagihan medis kecil yang belum dibayar berdasarkan laporan institusi kesehatan.
Selain itu, pemerintah akan mulai mencatat kewarganegaraan penghuni baru di perumahan umum. Untuk mengatasi overtourism, langkah yang diambil antara lain mendorong wisatawan mengunjungi daerah lain di luar destinasi wisata utama yang selama ini terlalu padat.
Di bidang properti, pemerintah akan melakukan survei terhadap transaksi jangka pendek kondominium baru di kota-kota besar, termasuk pembelian oleh pembeli dari luar negeri. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan menasionalisasi pulau-pulau terpencil yang pemiliknya tidak diketahui.
Terkait regulasi pembelian properti oleh warga negara asing, pemerintah menargetkan untuk menyusun kerangka aturan resmi pada musim panas, setelah mempelajari contoh kebijakan dari negara lain.
Menteri yang membidangi kebijakan warga negara asing, Onoda Kimi, mengatakan bahwa paket ini merangkum berbagai persoalan yang selama ini muncul. Ia menegaskan pentingnya pemerintah untuk terus menyampaikan perkembangan kebijakan kepada publik demi menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat.
Onoda juga menyatakan bahwa kantornya akan berperan sebagai pusat komando dan bekerja sama dengan kementerian serta lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut secara bertahap dan konsisten.
Sc : NHK
