Organisasi bisnis paling berpengaruh di Jepang mendesak pemerintah agar menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat dalam menangani isu warga asing, serta segera mengesahkan sebuah “undang-undang dasar” terkait kebijakan untuk nonwarga Jepang, seiring meningkatnya peran mereka dalam dunia kerja dan masyarakat.
Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) mengusulkan pembentukan kantor pusat permanen yang dipimpin langsung oleh perdana menteri. Lembaga ini bertugas menyatukan dan mengoordinasikan kebijakan terkait warga asing lintas kementerian dan lembaga. Keidanren menilai rapat tingkat menteri yang diluncurkan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada November lalu merupakan langkah positif, tetapi masih belum cukup.
Dalam proposal yang dirilis pertengahan Desember, Keidanren menyoroti bahwa sistem yang ada saat ini masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam menyusun kebijakan jangka menengah hingga panjang yang efektif. Menurut mereka, Jepang membutuhkan kerangka kerja yang memungkinkan kepemimpinan politik yang kuat untuk benar-benar dijalankan.
Keidanren juga menekankan perlunya jabatan menteri khusus yang menangani kebijakan terkait warga asing, dengan kewenangan untuk meminta kementerian lain melakukan kajian atau menyusun aturan baru.
Organisasi tersebut menyatakan Jepang kini berada di titik balik penting. Upaya untuk membantu pekerja asing dan keluarganya berintegrasi secara lancar ke dalam masyarakat menjadi sangat krusial, terutama dalam bidang pendidikan dan layanan sosial.
Dengan populasi Jepang yang terus menyusut, jumlah warga asing diperkirakan akan terus meningkat setelah tahun 2030. Namun di sisi lain, Keidanren juga mencatat adanya kecemasan publik dan rasa ketidakadilan di masyarakat, yang dipicu oleh pemberitaan media tentang sebagian warga asing yang melakukan tindakan ilegal atau tidak mematuhi aturan.
Dalam pemilu Majelis Tinggi bulan Juli lalu, dukungan terhadap partai populis yang mengusung slogan “Japanese First” juga mengalami peningkatan.
Perdana Menteri Takaichi, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, membentuk rapat menteri tersebut sebagai upaya menunjukkan sikap lebih tegas terhadap isu warga asing. Ia menyatakan pemerintah berupaya membangun masyarakat yang aman, tertib, dan inklusif bagi warga Jepang maupun warga asing yang tinggal di negara tersebut.
Seperti dalam proposal sebelumnya pada 2022, Keidanren kembali menyerukan perubahan cara pandang dari “menerima warga asing secara pasif” menjadi “merekrut talenta asing secara strategis”. Mereka menekankan pentingnya tidak hanya jumlah, tetapi juga kualitas tenaga asing yang diterima, termasuk kejelasan jenis sumber daya manusia yang ingin menarik dari luar negeri.
Keidanren menilai kebijakan terkait warga asing selama ini cenderung bersifat reaktif, baru bergerak setelah masalah muncul. Ke depan, mereka menegaskan perlunya kebijakan yang lebih proaktif dengan visi dasar yang jelas agar tidak memicu perpecahan sosial.
Sc : JT
