Penurunan drastis jumlah penduduk usia 18 tahun di Jepang diperkirakan akan membawa dampak besar pada dunia pendidikan tinggi. Estimasi terbaru dari Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology mengungkap bahwa sekitar 30% universitas swasta di Jepang berisiko mengalami kekurangan dana serius pada tahun fiskal 2040.
Kementerian pun mendorong universitas swasta untuk mengambil keputusan sejak dini, termasuk kemungkinan penutupan kampus atau pengurangan kuota mahasiswa, sebagai bagian dari upaya menyesuaikan skala universitas dengan realitas demografi yang terus menyusut.
Jumlah mahasiswa baru yang masuk universitas, yang tercatat sekitar 630.000 orang pada tahun ajaran 2024, diproyeksikan turun tajam menjadi 460.000 orang pada tahun ajaran 2040 akibat angka kelahiran yang terus menurun. Penurunan paling tajam diperkirakan terjadi pada periode 2036–2040, dengan berkurangnya sekitar 100.000 mahasiswa baru, yang oleh kementerian disebut sebagai “periode penurunan tajam.”
Berdasarkan proyeksi tersebut, kementerian menilai risiko kekurangan arus kas pada 601 universitas swasta yang menyelenggarakan perkuliahan tatap muka. Dalam perhitungan ini, kementerian mengasumsikan penurunan pendapatan yang sama pada semua universitas, dengan biaya operasional tetap di level tahun fiskal 2024, serta belum memperhitungkan langkah penghematan biaya di masa depan.
Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah universitas dengan risiko “sangat tinggi”, yakni yang hanya memiliki ketahanan finansial kurang dari empat tahun, akan meningkat secara bertahap dari 22 universitas pada tahun ajaran 2025 menjadi 85 universitas pada 2036. Angka tersebut diperkirakan melonjak tajam hingga 170 universitas pada tahun ajaran 2040.
Pada tahun fiskal 2040, sebanyak 87 universitas dikategorikan berisiko “tinggi” dengan daya tahan keuangan antara empat hingga kurang dari 10 tahun. Sementara itu, 242 universitas masuk kategori risiko jangka menengah dengan ketahanan 10 tahun atau lebih, dan hanya 102 universitas yang dinilai masih berada dalam kondisi keuangan yang relatif aman.
Meski penurunan jumlah mahasiswa baru tidak akan terasa secara drastis dalam waktu dekat, kementerian memperingatkan bahwa tanpa langkah penanggulangan, penutupan universitas swasta dapat terjadi secara beruntun mulai sekitar tahun fiskal 2035.
Sebagai respons, kementerian menetapkan periode 2026–2030 sebagai tahap awal dari kebijakan “optimalisasi skala kuantitatif secara komprehensif.” Dalam fase ini, pemerintah akan meninjau skala dan struktur SMA serta universitas yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan tenaga pendukung layanan kesehatan dan infrastruktur daerah di seluruh prefektur, kecuali Tokyo, yang memiliki banyak universitas besar. Pemerintah juga berencana membangun mekanisme agar penutupan universitas swasta dapat dilakukan secara lebih lancar.
Seorang pejabat kementerian menegaskan, alih-alih menunggu hingga kondisi keuangan benar-benar kritis, universitas diharapkan mengambil keputusan secara proaktif dengan melihat jauh ke depan. Estimasi ini dipublikasikan dalam rapat subkomite Partai Demokrat Liberal Jepang pada 16 Februari.
Sc : mainichi
