Menu

Dark Mode
Anime The Dangers in My Heart Dipastikan Lanjut Season 3, Tayang 2027 Power Bank Terbakar di Kereta Tokyo Metro, Operasional Sempat Terhenti Jepang Pamerkan Peluncur Rudal Jarak Jauh Jelang Penempatan Perdana Kyoto Terapkan Tarif Bus Berbeda untuk Turis, Bisa Hampir Dua Kali Lipat dari Warga Lokal Kapal Nelayan Terbalik Usai Tabrakan di Lepas Pantai Jepang, 4 Orang Tewas Resident Evil Requiem Tembus 6 Juta Penjualan, Jadi Game Tercepat di Seri Resident Evil

News

Kurangi Beban Rakyat, PM Jepang Sanae Takaichi Targetkan Bebaskan Pajak Makanan Berlaku April Selama 2 Tahun

badge-check


					Kurangi Beban Rakyat, PM Jepang Sanae Takaichi Targetkan Bebaskan Pajak Makanan Berlaku April Selama 2 Tahun Perbesar

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pada Minggu bahwa ia menargetkan untuk mulai menerapkan penangguhan pajak konsumsi sebesar 8 persen untuk makanan dan minuman selama dua tahun pada tahun fiskal 2026, yang dimulai pada April.

“Saya berpikir bahwa penangguhan pajak makanan selama dua tahun ini akan menjadi jembatan hingga sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan (refundable tax credit) selesai dirancang dan diterapkan,” ujar Takaichi dalam sebuah program televisi. Isu penurunan pajak ini menjadi salah satu topik utama dalam pemilu DPR Jepang pada 8 Februari.

Dalam pidato kebijakan di parlemen pada Oktober setelah menjabat sebagai perdana menteri, Takaichi berjanji akan memprioritaskan penanganan kenaikan biaya hidup, serta menyatakan bahwa pemerintah akan mulai merancang sistem yang menggabungkan pengurangan pajak penghasilan dan bantuan tunai bagi rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah.

Saat ini, pajak konsumsi Jepang ditetapkan sebesar 8 persen untuk makanan dan minuman, serta 10 persen untuk sebagian besar produk lainnya.

Sementara itu, Centrist Reform Alliance, partai baru berhaluan moderat yang kini menjadi kekuatan oposisi terbesar di DPR, menjadikan penghapusan pajak konsumsi atas makanan sebagai fokus utama kampanye mereka.

Salah satu ketua aliansi tersebut, Yoshihiko Noda, mengatakan dalam program yang sama bahwa dibutuhkan sekitar 10 triliun yen (sekitar 64 miliar dolar AS) untuk menghapus pajak tersebut.

“Saya akan berupaya semaksimal mungkin agar kebijakan ini dapat diterapkan dalam tahun ini tanpa menerbitkan obligasi pembiayaan defisit,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa jika undang-undang dapat disahkan lebih awal, penghapusan pajak makanan memungkinkan dilakukan mulai musim gugur.

Dari tujuh perwakilan partai pemerintah dan oposisi yang hadir dalam acara tersebut, hanya Yuichiro Tamaki, ketua Democratic Party for the People, yang tidak sepakat dengan target waktu tahun fiskal 2026.

“Kita perlu membahasnya secara menyeluruh,” kata Tamaki, dengan mempertimbangkan dampak penurunan pajak terhadap sektor seperti restoran, seraya menegaskan bahwa partainya mengusulkan penurunan pajak konsumsi menjadi 5 persen.

Sc : mainichi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Power Bank Terbakar di Kereta Tokyo Metro, Operasional Sempat Terhenti

18 March 2026 - 15:10 WIB

Jepang Pamerkan Peluncur Rudal Jarak Jauh Jelang Penempatan Perdana

18 March 2026 - 12:10 WIB

Kyoto Terapkan Tarif Bus Berbeda untuk Turis, Bisa Hampir Dua Kali Lipat dari Warga Lokal

18 March 2026 - 11:10 WIB

Kapal Nelayan Terbalik Usai Tabrakan di Lepas Pantai Jepang, 4 Orang Tewas

18 March 2026 - 10:10 WIB

Tolak Ikuti Seruan Trump, Jepang Tak Akan Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

17 March 2026 - 10:10 WIB

Trending on News