Partai berkuasa Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP), menyatakan dalam janji kampanyenya untuk pemilu DPR Jepang pada 8 Februari bahwa mereka menargetkan legalisasi penggunaan nama gadis setelah menikah, alih-alih mengadopsi sistem nama keluarga terpisah secara opsional bagi pasangan suami istri.
Sikap partai-partai politik di Jepang terhadap isu-isu terkait gender memang beragam, termasuk perdebatan lama soal penggunaan nama keluarga setelah pernikahan.
Dalam pemilu Majelis Tinggi tahun 2025 di bawah mantan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, LDP masih menggunakan bahasa yang samar dengan menyatakan akan “berupaya membangun konsensus” terkait isu ini, sebagai bentuk pertimbangan terhadap pendukung nama keluarga terpisah di internal partai. Namun, Perdana Menteri Sanae Takaichi secara terbuka menyebut sistem nama keluarga terpisah sebagai sesuatu yang “memecah nama keluarga”, dan penolakannya yang kuat tercermin jelas dalam janji kampanye terbaru LDP.
Takaichi menentang penggunaan nama keluarga terpisah dengan alasan menjaga “nilai-nilai keluarga tradisional”. Sebagai alternatif, ia mendorong legalisasi penggunaan nama gadis sebagai “nama umum” setelah menikah. Dalam rapat Komite Anggaran DPR pada Desember 2025, ia menyatakan pemerintah berniat melanjutkan proses legalisasi tersebut karena dinilai dapat “mengurangi ketidaknyamanan sosial atau kerugian yang dialami orang akibat perubahan nama keluarga karena pernikahan”. Rancangan undang-undang terkait direncanakan akan diajukan dalam sidang Diet reguler tahun 2026.
Legalisasi penggunaan nama gadis juga tercantum dalam perjanjian koalisi dengan Nippon Ishin (Japan Innovation Party/JIP), dengan komitmen untuk “mengajukan dan mengupayakan pengesahan RUU dalam sidang Diet reguler”. Sebelumnya, JIP telah mengajukan RUU pada Mei 2025 yang memungkinkan nama gadis dicatat dalam daftar keluarga (koseki) dan digunakan pada dokumen resmi sebagai pengganti nama terdaftar. Partai Sanseito dan Partai Konservatif Jepang juga menentang penerapan sistem nama keluarga terpisah bagi pasangan menikah.
Sebaliknya, aliansi oposisi baru, Centrist Reform Alliance, secara jelas mencantumkan dalam kebijakan dasarnya upaya memajukan kesetaraan gender, termasuk mengizinkan pasangan menikah memilih nama keluarga terpisah. Aliansi ini bertujuan “membangun masyarakat di mana semua orang, termasuk kelompok minoritas, dapat hidup dengan bermartabat”. Wakil Sekretaris Jenderal Jun Azumi menyatakan bahwa “lebih baik memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih menggunakan nama yang sama atau terpisah. Masyarakat yang melarang pilihan seperti itu akan terasa mengekang”.
Partai Demokrat untuk Rakyat juga berjanji akan memperkenalkan opsi nama keluarga terpisah bagi pasangan menikah demi “masyarakat yang menerima keberagaman bentuk keluarga”. Namun, ketua partai Yuichiro Tamaki mengungkapkan kekhawatiran bahwa legalisasi penggunaan nama gadis justru bisa menimbulkan kebingungan karena dianggap sebagai “pengakuan hukum atas dua nama sekaligus, yakni nama gadis dan nama setelah menikah”.
Di antara partai-partai oposisi lainnya, Partai Komunis Jepang, Reiwa Shinsengumi, Partai Demokrat Sosial, dan Team Mirai juga mendukung penerapan sistem nama keluarga terpisah bagi pasangan suami istri.
Sc : mainichi
