Lebih dari 60 persen anak muda lajang di Jepang menyatakan tidak ingin memiliki anak pada 2025, menurut hasil survei terbaru. Angka ini meningkat dari 56,6 persen pada 2024, meskipun pemerintah terus berupaya mengatasi krisis penurunan angka kelahiran.
Survei yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Rohto Pharmaceutical pada Desember lalu melibatkan 400 responden berusia 18 hingga 29 tahun. Hasilnya menunjukkan 62,6 persen responden enggan memiliki anak, dengan alasan utama kekhawatiran finansial dan perkembangan karier.
Para responden juga menyebut konten di media sosial mengenai kehamilan dan pengasuhan anak turut memicu kecemasan mereka terhadap keputusan untuk memiliki anak.
Jika dilihat berdasarkan gender, 64,7 persen perempuan mengatakan tidak ingin memiliki anak, lebih tinggi dibandingkan 60,7 persen laki-laki. Ini menjadi pertama kalinya sejak survei mulai mencatat data berdasarkan gender pada 2020 bahwa angka penolakan pada perempuan melampaui laki-laki.
Tren gaya hidup tanpa anak (childfree) di kalangan anak muda Jepang memang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, jumlah responden yang tidak ingin memiliki anak masih 44 persen, lalu naik menjadi 55,2 persen pada 2023, dan kini mencapai 62,6 persen.
Juru bicara Rohto mengatakan hasil survei ini menunjukkan perlunya dukungan dari masyarakat dan tempat kerja bahkan sebelum seseorang memiliki anak, termasuk memberikan pengetahuan yang tepat mengenai kehamilan dan proses melahirkan.
Pemerintah Jepang sendiri telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran, seperti memperluas tunjangan pengasuhan anak dan manfaat cuti orang tua.
Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Data dari kementerian kesehatan menunjukkan jumlah kelahiran di Jepang pada 2025 hanya mencapai 705.809 bayi, menjadi rekor terendah selama sepuluh tahun berturut-turut.
Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang sejak menjabat pada Oktober lalu, pada Februari menyebut penurunan angka kelahiran ini sebagai “darurat sunyi” yang dapat melemahkan vitalitas negara.
