Pemerintah Jepang menyampaikan bahwa hasil survei transaksi kondominium baru di kawasan metropolitan menunjukkan peningkatan pembeli yang beralamat di luar negeri, dengan Tokyo mencatat kenaikan dua kali lipat menjadi 3,0% pada periode Januari–Juni 2025.
Para analis menilai pembelian spekulatif yang tidak didasari kebutuhan nyata memang terjadi dan berpotensi mendorong harga properti naik. Karena itu, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi sedang mempertimbangkan langkah penanggulangan, baik pembeli beralamat di dalam negeri maupun luar negeri.
Di enam distrik pusat Tokyo—termasuk Chiyoda, lokasi Istana Kekaisaran, kantor pemerintahan, dan perusahaan besar—persentasenya melonjak dari 3,2% menjadi 7,5%, menunjukkan meningkatnya transaksi yang terkait alamat luar negeri.
Sebagian besar pembeli terdaftar beralamat di Taiwan, disusul Tiongkok, Singapura, Hong Kong, dan Inggris.
Menteri Pertanahan Yasushi Kaneko mengakui bahwa pemerintah Jepang tidak memiliki data kewarganegaraan dari para pembeli. Namun, ia menyatakan dalam konferensi pers pada Selasa:
“Transaksi spekulatif yang tidak berdasarkan kebutuhan nyata tidaklah diinginkan.”
Kementerian berencana bekerja sama dengan industri real estat untuk menekan aktivitas tersebut. Seorang sumber menyebutkan bahwa pemerintah mempertimbangkan sistem yang mengharuskan pencantuman kewarganegaraan dalam pendaftaran pengalihan properti.
Di luar Tokyo, Sapporo di Hokkaido mencatat kenaikan hampir tiga kali lipat, dari 0,7% menjadi 2,0%. Di Prefektur Kanagawa yang berbatasan dengan Tokyo, angkanya naik dari 0,3% menjadi 1,0%.
Survei tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, di tengah kekhawatiran bahwa pembelian spekulatif oleh pembeli asing mendorong kenaikan harga kondominium.
Karena kewarganegaraan tidak dicatat dalam data registrasi properti, kementerian mengidentifikasi pembeli berdasarkan alamat yang tertera.
Namun, muncul kekhawatiran bahwa pencantuman kewarganegaraan dalam data dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran HAM. Karena itu, menurut sumber tersebut, informasi kewarganegaraan kemungkinan hanya akan digunakan internal pemerintah dan tidak akan dipublikasikan dalam data registrasi resmi.
Sejak menjabat pada 21 Oktober lalu, PM Takaichi berjanji akan memperketat aturan kepemilikan tanah oleh warga asing nonresiden, sejalan dengan kebijakan konservatifnya terkait pertahanan dan keamanan ekonomi.
Sc : mainchi
