Pemerintah Jepang pada hari Selasa mengusulkan 17 industri untuk dimasukkan dalam program baru yang akan menggantikan skema pemagangan teknis bagi pekerja asing, termasuk sektor pertanian, layanan makanan, dan konstruksi—yang semuanya tengah menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja akibat populasi yang menua.
Pemerintah juga merekomendasikan menambahkan tiga sektor baru ke dalam kerangka visa Specified Skilled Worker (SSW), seiring banyaknya pekerja asing yang mulai beralih dari sistem pemagangan yang kerap dikritik karena pelanggaran hak tenaga kerja, seperti jam kerja panjang dan upah rendah.
Setelah melalui pembahasan dalam panel ahli, Kabinet Perdana Menteri Shigeru Ishiba diperkirakan akan mengadopsi rencana final pada bulan Desember, yang mencakup daftar industri yang akan dilibatkan dalam kedua skema serta jumlah maksimum pekerja asing yang akan diterima.
Program baru bernama “Employment for Skill Development” ini dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2027, sebagai respons terhadap penurunan tajam populasi usia produktif akibat angka kelahiran yang terus merosot.
Dalam perubahan kebijakan yang signifikan, sistem ini akan mendorong peserta untuk beralih ke visa Specified Skilled Worker setelah tiga tahun, memberikan jalur yang lebih berkelanjutan bagi pekerja asing di Jepang.
Visa Specified Skilled Worker, yang diluncurkan tahun 2019, saat ini mencakup 16 sektor. Dalam rancangan kebijakan terbaru, jumlah ini akan ditambah menjadi 19 sektor, dengan manajemen gudang, pengelolaan limbah, dan penyediaan linen sebagai sektor baru.
Pemegang visa SSW No. 1 dapat tinggal di Jepang hingga lima tahun, sementara visa SSW No. 2 memungkinkan pembaruan tanpa batas, memberikan akses menuju residensi permanen, serta hak untuk membawa pasangan dan anak ke Jepang.
Sc : mainichi
